Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli minta jajarannya untuk selalu memastikan agar layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa semakin mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baginya, kualitas layanan bukan sekadar aspek administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara bagi pekerja dan pencari kerja.
Menurutnya, layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, hingga akses pasar kerja harus mampu menjangkau masyarakat tanpa hambatan. Ia mengingatkan, setiap gangguan layanan, baik aplikasi yang bermasalah maupun kanal informasi yang sulit diakses, dapat berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan peluang kerja.
“Layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak ingin masih ada sistem yang down atau kontak yang tidak bisa dihubungi. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegasnya, dalam Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menaker menyebut, pembenahan layanan publik menjadi bagian dari upaya adaptasi terhadap situasi ekonomi yang penuh tantangan. Dalam kondisi tersebut, ia menilai negara harus hadir melalui sistem layanan yang andal, sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap program ketenagakerjaan secara cepat dan pasti.
Yassierli juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas unit kerja di internal Kemnaker. Ia menilai, satu layanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kolaborasi berbagai unit. Karena itu, perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh dan terintegrasi.
“Kita harus memperkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga semua harus bergerak bersama untuk memastikan layanan berjalan optimal,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong perubahan pola kerja yang lebih efisien dan adaptif, termasuk penerapan prinsip ramah lingkungan dan hemat energi dalam operasional kementerian. Langkah ini dinilai penting agar Kemnaker tetap relevan di tengah dinamika global, seperti tekanan ekonomi dan krisis energi di berbagai negara.
Bagi Yassierli, seluruh upaya pembenahan tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yaitu memastikan masyarakat dapat mengakses layanan ketenagakerjaan tanpa hambatan. Ia menegaskan, kualitas layanan publik tidak boleh menurun, justru harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan zaman.

“Kemnaker harus memastikan pekerja dan pencari kerja mendapatkan layanan yang cepat, pasti, dan mudah dijangkau. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. ***