- Koordinator BEM-SI Muzammil Ihsan mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis karena minimnya dampak terhadap ekonomi kerakyatan saat ini.
- BEM-SI menuntut keterlibatan aktif sektor pendidikan dan sekolah dalam pengelolaan program agar anggaran APBN memberikan manfaat lebih maksimal.
- Adidaya Institute menyarankan pemerintah mengubah model distribusi makan menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi untuk menggerakkan produksi lokal masyarakat.
Suara.com - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) meminta pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator BEM-SI Muzammil Ihsan mengatakan, selama hampir berjalan setahun terakhir program MBG tampak belum berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
“MBG ini niatnya bagus. Tetapi dalam prakteknya banyak kejanggalan yang terjadi. Ketika sudah dipatok 15 ribu, harganya ditekan. Sehingga dampak kepada ekonomi kerakyatan tidak terjadi. Hari ini sudah 20 ribu dapur MBG, tetapi masih minim effect terhadap ekonomi kerakyatan,” kata Muzzamil dalam dialog media yang berlangsung di Adidaya Institute di Jakarta pada Selasa (31/3/2026).
Karena itu, meski sedang berlangsung gejolak geopolitik global, ungkap Muzzamil, program MBG tidak perlu dihentikan dan harus tetap dijalankan.
Menurutnya, situasi ini justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki orientasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Presiden harus bertanggungjawab ketika program ini (MBG) sudah diluncurkan maka jangan dibatalkan. Tetapi harus ada evaluasinya ketika terjadi penurunan ekonomi. Ketika MBG dibatalkan maka akan semakin banyak kerugian-kerugian besar yang dirasakan masyarakat. Ketika program MBG terhenti (maka) akan banyak tenaga kerja hilang,” ujarnya.
Muzammil pun mendesak program MBG ke depan lebih banyak melibatkan kelompok kepentingan atau stakeholder di sektor pendidikan.
Pasalnya, banyak anggaran program MBG yang sumbernya realokasinya berasal dari anggaran APBN sektor pendidikan.
“MBG ini terkait dengan pendidikan, tetapi dampaknya sangat minim. Orang orang yang bergerak di sektor pendidikan hanya menjadi objek. Dapur-dapur MBG seharusnya melibatkan guru dan sekolah. Yang menjadi fokus perhatian kami adalah sektor pendidikan harus diperhatikan dalam perputaran program MBG,” ucap dia.
Sementara itu, di tengah tantangan gejolak geopolitik global, Adidaya Institute justru meminta pemerintah mengubah model program MBG dari program pemberian makan menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi.
Adidaya menilai model pemberian makan seperti ini sudah tidak lagi memadai karena hanya berorientasi pada distribusi makanan dan serapan anggaran.
“MBG terlalu sederhana jika dibiarkan hanya menjadi program distribusi makanan. MBG harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional,” kata Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo.
Bram pun menegaskan upaya perubahan transformasi program MBG, dari program distribusi konsumsi menjadi platform serapan pangan nasional berbasis produksi lokal.
Bram menegaskan kebutuhan bahan baku MBG yang besar dan rutin nantinya akan menjadi permintaan terstruktur yang diserap langsung dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan dalam negeri.
Dengan kebutuhan 61,6 juta porsi setiap hari, jumlah produksi lokal akan meningkat damn akan menjadi efek pengganda atau multiplier effect yang paling nyata bagi petani dan nelayan di pelosok pelosok desa.
“Bayangkan dampaknya. Petani punya pembeli pasti (mereka berani tanam lebih banyak). Nelayan masuk rantai pasok resmi (pendapatan naik). Koperasi desa jadi aggregator dan distributor (desa jadi pusat ekonomi). UMKM pangan tumbuh karena ada pasar yang jelas dan berkelanjutan. Uang negara berputar di dalam negeri, bukan mengalir ke importir,” kata Bram.
TERPOPULER
