- Menpar Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen menjaga kinerja pariwisata nasional saat rapat kerja DPR RI.
- Konflik geopolitik dan kenaikan harga minyak global memicu pembatalan ratusan penerbangan serta potensi kerugian devisa Rp2,04 triliun.
- Pemerintah menargetkan 17,6 juta kunjungan wisata melalui strategi diversifikasi pasar, pengembangan desa wisata, dan kolaborasi lintas kementerian.
Suara.com - Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kinerja sektor pariwisata nasional tetap kokoh meskipun menghadapi tekanan dinamika geopolitik dan ekonomi global.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII Saleh P. Daulay tersebut, Menpar Widiyanti memaparkan bahwa program prioritas tahun 2026 akan difokuskan pada pariwisata berkualitas yang berkelanjutan dan aman.
Pemerintah menargetkan peningkatan keselamatan destinasi melalui sertifikasi pemandu dan pemetaan kawasan rawan bencana, serta pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata di seluruh Indonesia.
Namun, Widiyanti tidak menampik adanya tantangan berat akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan wilayah udara Iran baru-baru ini.
Gangguan tersebut memicu pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju destinasi utama seperti Jakarta, Bali, dan Medan, dengan potensi kehilangan devisa mencapai Rp2,04 triliun.
“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Widiyanti.
Selain gangguan penerbangan, lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menembus angka di atas 102 dolar AS per barel turut membebani industri transportasi melalui penerapan fuel surcharge.
Menghadapi situasi ini, Kemenpar menyiapkan strategi pivot pasar ke wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul guna mengejar target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026.
“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Widiyanti mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian, termasuk dalam hal insentif penerbangan dan penambahan kapasitas kursi pesawat.
“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.