Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Mangihut Sinaga, menerima pengaduan langsung dari masyarakat terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dinilai jalan di tempat selama satu tahun di aparat penegak hukum (APH).

Pengaduan tersebut disampaikan oleh korban, Rully Indah Sari, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Mangihut menyatakan keprihatinannya atas lambannya penanganan perkara tersebut yang dilaporkan sejak April 2025 namun hingga kini belum memberikan kepastian hukum.

“Jadi, Saya menerima pengaduan masyarakat. Ini Ibu Rully, datang, selaku juga keluarga daripada Golkar datang ke ruangan saya ini, mengadukan dia korban Pelecehan seksual atau yang dilakukan oleh orang lain, saya juga belum tahu,” kata Mangihut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebagai anggota komisi yang membidangi hukum, Mangihut menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan ini melalui fungsi pengawasan DPR.

Ia berencana melakukan koordinasi intensif dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mencari tahu hambatan dalam penanganan kasus tersebut.

“Nah, oleh karena itu, saya sebagai anggota DPR RI di Komisi 3 karena tugas kami, mengawasi daripada penegakan hukum dan akan saya terima laporan ini, saya akan koordinasikan dengan teman-teman para penegakan hukum, APH, yaitu kejaksaan dan kepolisian sejauh mana perkembangan daripada kasus tersebut, apa kendalanya,” ujarnya.

Mantan jaksa ini secara spesifik menyebut akan melakukan pengecekan ke Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi terkait status perkara yang disebut "bolak-balik" tanpa kejelasan selama setahun terakhir.

“Jadi saya hanya menerima dalam rangka mengecek kembali kepada teman-teman para penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian Polda Metro Jaya dan kejaksaan tinggi yang menangani perkara tersebut, apa kendalanya, sudah satu tahun, bolak-balik perkaranya,” tegas Mangihut.

Ia berharap koordinasi ini dapat mendorong APH untuk bekerja lebih progresif demi memenuhi rasa keadilan bagi korban.

“Jadi kita berkoordinasi dengan pihak APH sana supaya jangan jalan di tempat, tapi harus bisa berproses sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh si korbannya, yaitu Ibu Rully ini,” tambahnya.

Di sisi lain, korban Rully Indah Sari mengungkapkan beban mental yang dirasakannya akibat proses hukum yang berlarut-larut. Ia mengaku sangat mengharapkan bantuan agar kasusnya segera tuntas.

“Sebenarnya saya mau minta bantuan saja, Pak, karena prosesnya sudah terlalu lama, dari 8 April 2025 sampai dengan sekarang pun, satu tahun. Ya, saya juga berat untuk jalan ini, hidup buat besok dan seterusnya,” ungkapnya

Terkait perkembangan terakhir penanganan laporannya, Rully menyebutkan bahwa pihak kepolisian sempat melakukan tindakan pemeriksaan konfrontasi.

“Kalau update sih terakhir, kita melakukan panggilan konfrontir, Pak. Di Polda Metro Jaya,” pungkasnya.