- WALHI mencatat 11.189 titik panas di Indonesia sepanjang Maret 2026 akibat faktor iklim dan buruknya tata kelola lahan.
- Sebanyak 1.351 titik api terdeteksi dalam konsesi perusahaan, memicu kerusakan ekosistem gambut serta dampak kesehatan bagi masyarakat lokal.
- Pemerintah perlu melakukan evaluasi izin korporasi, penegakan hukum tegas, dan restorasi gambut guna mencegah keberulangan kebakaran hutan tersebut.
Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat, bahkan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Ribuan titik api muncul berulang di lokasi yang sama, menandakan persoalan lama yang tak pernah benar-benar diselesaikan.
Dalam hampir empat pekan pertama Maret 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat sedikitnya 11.189 titik panas tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini bukan sekadar statistik musiman, tetapi sinyal kuat bahwa krisis ekologis terus berulang tanpa perbaikan berarti.
Yang mengkhawatirkan, sebanyak 1.351 titik api terdeteksi berada di dalam dan sekitar konsesi perusahaan, baik perkebunan sawit, hutan tanaman industri, maupun tambang. Temuan ini mempertegas bahwa kebakaran tidak berdiri sendiri sebagai fenomena alam.
“Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI.
Krisis tahun ini juga diperkuat oleh faktor iklim. Fenomena El Niño ekstrem yang diprediksi terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD) berpotensi memperpanjang musim kemarau hingga berbulan-bulan.
“Karhutla tahun ini bisa sangat besar dampaknya, sebab fenomena ini akan menyebabkan peningkatan suhu signifikan dan musim kering lebih panjang,” ujar Uli.
Namun, menyederhanakan persoalan sebagai dampak cuaca dinilai menyesatkan.
Di Riau, yang kembali menjadi episentrum kebakaran, analisis WALHI menemukan ratusan titik panas tersebar di wilayah gambut, ekosistem yang rentan dan selama ini terus dikonversi. Sebagian besar titik tersebut bahkan berada di area konsesi.
“Hasil analisis kami menunjukkan indikasi kuat bahwa hotspot banyak muncul di areal izin korporasi. Ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum,” kata Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau.
Ia menambahkan, pola respons pemerintah masih berfokus pada pemadaman, bukan pencegahan.
“Pemerintah saat ini hanya bertindak cepat saat api sudah muncul, tetapi tidak menyentuh akar persoalan kenapa karhutla terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Situasi serupa terlihat di Kalimantan Barat. Ratusan titik api terdeteksi sejak awal tahun, dengan dampak langsung terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Bahkan, satu korban jiwa dilaporkan meninggal akibat dampak kebakaran.
Sri Hartini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, menilai pola kebakaran ini tidak bisa lagi dianggap kebetulan.
“Sebaran hotspot di dalam konsesi menunjukkan buruknya tata kelola lahan perusahaan. Polanya juga tidak acak, melainkan terkonsentrasi. Ini bukan semata faktor alam, tetapi indikasi kejahatan ekologis yang terstruktur,” tegasnya.
Di tengah ancaman yang meningkat, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tambahan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa biaya penanganan karhutla bisa mencapai triliunan rupiah, sementara alokasi anggaran saat ini relatif terbatas.
TERPOPULER
