- Kerry Adrianto Riza, Gading Ramadhan Joedo, dan Dimas Werhaspati mengajukan permohonan abolisi kepada Presiden Prabowo Subianto atas vonis korupsi.
- Ketiganya divonis penjara hingga 15 tahun terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.
- Kuasa hukum menilai terjadi kriminalisasi dan pelanggaran proses hukum yang tidak adil dalam penanganan perkara tersebut di pengadilan.
"Dakwaan bergeser menjadi tuduhan persekongkolan kontrak sewa TBBM dan kapal dengan kerugian Rp 2,9 triliun serta US$ 9,8 juta dan Rp 1 miliar," ujarnya.
Tak hanya itu, Hafid juga menyebut proses persidangan kliennya digelar secara tidak manusiawi. Sebagian besar prosses persidangan berlangsung lebih dari 11 jam, bahkan hingga pukul 04.00 WIB.
"Dalam 2 bulan terakhir, terdakwa hanya diberi waktu kurang dari 7,5 jam untuk menghadirkan seluruh saksi a de charge dan ahli. Hakim juga menangani perkara lain secara bersamaan sehingga tidak memiliki waktu cukup untuk mempelajari berkas," katanya.
Kemudian, Hafid menyebut pertimbangan putusan majelis hakim hanya mengambil alih atau menyalin dakwaan dan tuntutan jaksa tanpa mempertimbangkan fakta persidangan.
Hafid mencontohkan, keterangan saksi Irawan Prakoso yang tidak pernah dihadirkan dijadikan dasar utama adanya dugaan intervensi proses penyewaan terminal BBM dan kapal di Pertamina.
Sementara, saksi mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dan mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya Yuktyanta dan Alfian Nasution yang bersaksi di bawah sumpah telah membantah adanya tekanan justru diabaikan dalam pertimbangan putusan hakim.
Tak hanya itu, Hafid menyatakan, pelaksanaan amanat dan perintah undang-undang justru dinilai jaksa dan hakim sebagai perbuatan melawan hukum.
Pernyataan Hafid ini merujuk pada pertemuan Kerry dengan pihak Bank Mandiri dan penambahan klausul “kebutuhan pengangkutan domestik” dalam proses penyewaan kapal oleh Pertamina. Jaksa menuding kedua hal tersebut sebagai persekongkolan.
"Padahal keduanya merupakan pelaksanaan KYC (know your customer) Bank Mandiri dan asas cabotage sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tidak ada pelanggaran prosedur tender," katanya.
Selanjutnya, kata Hafid, terminal BBM Merak yang dituding jaksa merugikan negara justru merupakan objek vital nasional yang masih beroperasi hingga hari ini.
Dikatakan, terminal BBM tersebut beroperasi 24 jam dan masih digunakan PT Pertamina hingga 2034 dengan kontrak yang masih berjalan secara sah. Untuk itu, Hafid membantah tudingan kerugian keuangan negara Rp 2,9 triliun.
"Penghitungan kerugian Rp 2,9 triliun menggunakan metode total loss, padahal PT Pertamina memperoleh keuntungan US$ 524 juta dan efisiensi Rp 8,7 triliun," tegasnya.
Selain itu, Hafid menyatakan, UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN telah mendekriminalisasi kerugian bisnis BUMN dengan memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara. UU itu juga melindungi keputusan direksi melalui business judgement rule.
"Putusan (Kerry Riza Cs) dijatuhkan setelah UU ini berlaku, namun hakim mengabaikan asas lex mitior," katanya.
Hafid juga mempertanyakan penghitungan kerugian negara yang dinilai hanya melegitimasi keinginan penyidik. Hal ini lantaran penghitungan kerugian dilakukan BPK setelah penetapan tersangka, tanpa konfirmasi yang benar kepada PT Pertamina. Dengan demikian, penghitungan kerugian negara tersebut dinilai melanggar prinsip asersi audit.
TERPOPULER
