Donald Trump Desak NATO Kirim Kapal ke Selat Hormuz

Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak negara-negara anggota NATO untuk berani mengirimkan kapal angkatan laut ke Selat Hormuz yang tengah memanas akibat konflik di Timur Tengah.

“Mereka harus berani masuk dan mengirimkan kapal-kapal mereka ke sana dan menikmatinya,” kata Trump kepada harian Politico, Kamis (2/4/2026).

Dalam pernyataannya, Trump juga menyinggung absennya NATO di kawasan tersebut, yang kini berada di bawah kendali Iran sebagai respons atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran.

“Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan mereka,” ujarnya saat ditanya mengenai sikapnya terhadap NATO.

Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi global, dengan sekitar 20 juta barel minyak melintas setiap harinya. Namun, jalur ini mengalami gangguan sejak awal Maret akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Trump sebelumnya telah berulang kali mendesak sekutu Eropa serta negara-negara Teluk untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjaga keamanan jalur tersebut. Ia menilai negara-negara yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz harus ikut bertanggung jawab membuka kembali akses pelayaran.

Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump dijadwalkan bertemu Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, di Washington pada pekan depan untuk membahas situasi tersebut.

Sepanjang sejarahnya, NATO baru satu kali mengaktifkan Pasal 5, yakni setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat. Pasal tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Namun, dalam situasi terkini, sejumlah sekutu NATO mengkritik langkah Trump yang dinilai memicu konflik dengan Iran tanpa konsultasi terlebih dahulu.

Dalam wawancara terpisah dengan The Telegraph, Trump bahkan menyebut anggota NATO sebagai “pengecut” dan membuka kemungkinan Amerika Serikat menarik diri dari aliansi tersebut.

Meski demikian, rencana tersebut tidak mudah direalisasikan. Undang-undang yang disahkan pada 2023 mengharuskan dukungan dua pertiga anggota Senat AS bagi presiden yang ingin menarik negaranya keluar dari NATO.

(Antara)