Momen Kajari Karo Akui Salah di Depan Komisi III DPR Soal Kasus Amsal Sitepu: Siap Salah Pimpinan

Suara.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, Danke Rajagukguk, hadir memenuhi panggilan Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Danke secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan administratif dan prosedural yang serius terkait penangguhan penahanan seorang videografer bernama Amsal Sitepu.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Amsal, yang sempat terjerat polemik hukum, akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim pengadilan.

Pengakuan kesalahan tersebut bermula ketika para anggota Komisi III DPR RI melontarkan kritik tajam mengenai adanya narasi yang dianggap menyesatkan dalam dokumen resmi kejaksaan.

Kejari Karo diketahui sempat menerbitkan sebuah surat resmi yang berisi poin krusial mengenai status penahanan Amsal.

Surat tersebut memuat perihal "Pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa sudah keluar".

Narasi ini memicu reaksi keras dari legislator karena dianggap tidak sinkron dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Komisi III DPR RI memberikan teguran keras dan menegaskan bahwa dalam terminologi hukum, penangguhan penahanan memiliki perbedaan mendasar dengan pengalihan penahanan.

Kesalahan penggunaan istilah dalam surat resmi negara dianggap sebagai bentuk ketidaktelitian yang fatal bagi seorang pejabat penegak hukum.

Menanggapi cecaran dari pimpinan dan anggota komisi hukum tersebut, Danke Rajagukguk memberikan klarifikasi langsung mengenai dokumen yang telah ditandatanganinya tersebut.

"Izin pimpinan, surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan memang tulisannya salah pimpinan," kata Danke di hadapan forum rapat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyayangkan ketidaktelitian tersebut bisa terjadi pada level pimpinan kejaksaan negeri.

Ia menekankan bahwa setiap surat yang keluar dari instansi kejaksaan, apalagi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, harus melalui proses verifikasi yang ketat.

Habiburokhman menegaskan bahwa Danke, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kejari Karo, seharusnya memiliki pemahaman mendalam bahwa pengalihan status tahanan dan penangguhan penahanan adalah dua instrumen hukum yang berbeda secara prosedur maupun implikasi yuridisnya.

Mendengar teguran yang bertubi-tubi terkait profesionalisme kinerjanya, Danke Rajagukguk tidak memberikan pembelaan lebih lanjut atas kekeliruan administrasi tersebut.

Ia memilih untuk mengakui kelemahan koordinasi dan ketidaktelitian dalam penyusunan surat pemberitahuan tersebut di depan para anggota dewan.

"Siap salah pimpinan. Siap pimpinan, siap salah pimpinan," kata Danke secara berulang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekeliruan yang terjadi.

Selain persoalan administrasi surat, Danke juga memaparkan rincian kasus yang sempat menjerat Amsal Sitepu hingga sampai ke meja hijau.

Dalam penjelasannya, Amsal diduga tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak penyewaan peralatan yang berdurasi 30 hari.

Selain itu, terdapat unsur jasa editing, cutting, serta dubbing yang oleh pihak kejaksaan dihitung sebagai kerugian negara dalam konstruksi perkara tersebut.

Namun, seluruh dakwaan dan tuntutan tersebut pada akhirnya tidak terbukti di persidangan sehingga Amsal divonis bebas.

Danke juga membeberkan data mengenai masa penahanan yang dijalani oleh Amsal. Berdasarkan catatan kejaksaan, Amsal menjalani masa tahanan mulai tanggal 19 November 2025 hingga 8 Desember 2025.

Dasar hukum yang digunakan saat itu adalah Pasal 21 KUHAP lama. Alasan subjektif penyidik dan jaksa melakukan penahanan terhadap Amsal adalah adanya kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau merusak barang bukti, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat itu.

Persoalan lain yang disorot oleh Habiburokhman adalah mengenai prosedur pengeluaran tahanan yang dinilai berbelit-belit.

Habiburokhman berpendapat bahwa seharusnya Amsal berhak langsung menghirup udara bebas sesaat setelah pengadilan mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya.

Namun, dalam praktiknya, terdapat jeda waktu yang cukup lama bagi Amsal untuk bisa keluar dari rumah tahanan.

Menjawab hal tersebut, Danke menjelaskan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh kendala teknis operasional.

Petugas jaksa dari Kejari Karo harus melakukan perjalanan darat dari Kabupaten Karo menuju Kota Medan untuk mengurus administrasi pengeluaran tahanan.

Perjalanan tersebut memakan waktu kurang lebih dua jam, sehingga Amsal harus menunggu proses birokrasi dan perjalanan fisik petugas sebelum benar-benar bisa meninggalkan sel tahanan.