- Jusuf Kalla menyarankan pemerintah melakukan evaluasi anggaran untuk menjaga batas defisit APBN agar tidak menambah utang negara.
- Pemerintah diminta memangkas subsidi BBM namun tetap menjaga alokasi dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transfer ke daerah.
- Langkah efisiensi anggaran melalui pengurangan subsidi dinilai perlu dilakukan untuk mencegah beban utang negara yang semakin membengkak.
JK menyadari pengurangan subsidi tentu akan berimbas terhadap kenaikan harga. Tetapi ia berkeyakinan langkah tersebut sudah tepat untuk mencegah utang membengkak.
"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," kata JK.
Selain berimbas terhadap kenaikan harga, JK memqhami akan ada gelombang protes dari masyarakat karena dampak pengurangan subsidi BBM. Tetapi menurutnya, pengguna BBM terbanyak merupakan masyarakat yang menggunakan mobil.
"Ya pasti sementara ada protes, tapi ingat yang paling banyak memakai BBM yang punya mobil, ya. Yang punya mobil itu pertama dia lebih mampu jadi kalau naik saja 20-30% itu bagi mereka tentu tidak, biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur," kata JK.
JK lantas menyinggung kebijakan pemerintah mengenai work from home (WFH) untuk ASN.
"Karena itu ada hubungannya dengan work from home, supaya tidak perlu work from itu boleh dibilang kita nanti bikin survei, Anda bikin survei, apa dikerjakan PSN pada saat work from home? Karena work from home itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan? Ah maka itu maka dua hal itu bersamaan, hampir bersamaan," tutur JK.
"Kalau masyarakat membatasi BBM itu, angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa. Daripada tinggal di rumah, Anda tinggal di rumah 3 hari, kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga, mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," tuturnya.
Mengenai keberatan dari masyarakat bila subsidi BBM dikurangi, JK berpandangan masyarakat akan paham bila memang pemerintah memberikak pennjelasan dengan baik.
"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," kata JK.
Ia mencontohkan sikap masyarakat di negara lain di ASEAN yang memahami mengapa saat ini harga BBM perlu penyesuaian.
"Jadi saya baru dari beberapa negara ASEAN, diundang, ya untuk bicara tentang ini. Semua naikan, di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Tidak ada demo apa-apa karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini.
"Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, lebih baik kepada yang, agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays ya mungkin keluar kota malah orang ya seperti itu ya," pungkas JK.
TERPOPULER
