- Idrus Marham mengkritik pernyataan Saiful Mujani di Jakarta pada 6 April 2026 karena dianggap provokatif dan inkonstitusional.
- Pemerintah diimbau untuk terus membangun komunikasi dialogis dengan pihak kritis guna menjaga stabilitas nasional serta solidaritas bangsa.
- Kritik terhadap pemerintah harus disampaikan secara objektif, faktual, dan solutif tanpa memobilisasi massa demi kepentingan politik subjektif.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi serius pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang dinilai provokatif dan inkonstitusional terkait upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Idrus mengimbau agar seluruh elemen bangsa menjaga solidaritas dan tidak menciptakan kegaduhan di tengah tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia.
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan politik atau ketidakpuasan pribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan gerakan yang mengganggu stabilitas negara.
"Jangan karena kepentingan-kepentingan kita tidak terpenuhi, lalu kemudian kita mengambil pandangan-pandangan yang berbeda. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan subjektif, jangan karena perbedaan-perbedaan politik di antara kita, lalu kemudian itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk perlawanan yang tidak objektif lagi, tetapi sangat subjektif," ujar Idrus di Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Kendati begitu, Idrus juga mengingatkan pemerintah untuk tetap membuka ruang dialog yang efektif.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merangkul kelompok-kelompok yang berseberangan melalui komunikasi yang baik.
"Saya kira komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis ini harus dilanjutkan. Ya harus dilanjutkan, harus tetap diajak mereka. Kalau sudah diajak mereka untuk berdiskusi, untuk berbicara, dan minta pandangan-pandangan, maka saya kira bukan lagi persoalan pemerintah. Yang tidak benar adalah kalau misalkan pemerintah tidak mengajak mereka," ujarnya.
Terkait budaya demokrasi, Idrus menyatakan bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas memprovokasi.
Ia mendorong agar setiap kritik yang dilayangkan kepada pemerintah didasarkan pada data dan memberikan jalan keluar, bukan sekadar memicu kemarahan publik.
"Kalau memang misalkan kita belum puas kepada pemerintahan yang ada, ya kita kritisi. Tetapi kritikan yang kita berikan itu adalah faktual, objektif, dan solutif. Nah, ini yang harus, bukan provokatif," tegasnya.
Lebih lanjut, Idrus menyoroti adanya kecenderungan kritik yang beralih menjadi mobilisasi massa dengan tujuan inkonstitusional. Ia menilai tindakan tersebut telah melampaui batasan etika sebagai warga negara.
"Nah, saya kira ini pernyataan-pernyataan ya menurut pandangan saya ya tidak hanya inkonstitusional, ya tetapi juga sudah terlalu jauh menyimpang daripada etika-etika kita sebagai bangsa Indonesia, ya etika-etika kita sebagai sesama anak bangsa yang diikat oleh solidaritas sosial itu," katanya.
Lebih lanjut, Idrus mengajak para tokoh intelektual untuk menggunakan kecerdasannya demi kemajuan bangsa, bukan untuk memecah belah masyarakat melalui pengaruh negatif.
"Nah, saya kira itu yang yang penting saya sampaikan kepada kita semua, sehingga ya teman-teman ya kecerdasan kita, kita manfaatkan betul-betul untuk bangsa. Ya jangan kecerdasan kita gunakan saling memprovokasi, saling mempengaruhi kepada hal-hal yang ya sifatnya sangat negatif bagi perkembangan bangsa kita ke depan," pungkasnya.