Soal Isu Reshuffle Kabinet di Tengah Gejolak Geopolitik, Doli Kurnia: Pak Prabowo yang Tahu

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi munculnya aspirasi dari sejumlah kalangan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan penyegaran atau reshuffle kabinet di tengah situasi geopolitik dunia yang memanas.

Doli menegaskan bahwa keputusan untuk merombak susunan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara.

Ia menilai Presiden Prabowo adalah pihak yang paling kompeten dalam mengukur apakah dinamika internasional saat ini berdampak signifikan terhadap kinerja kabinet sehingga memerlukan perubahan komposisi.

"Ya, pertama saya sih kalau kembali ya pasti jawabannya standar, kalau yang namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau apa namanya hak prerogatif, privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo gitu lho," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026).

Meskipun isu reshuffle terus bergulir, Doli memberikan catatan positif terhadap kinerja kabinet saat ini.

Menurutnya, jajaran menteri Presiden Prabowo sejauh ini cukup responsif dan berhasil menjaga stabilitas nasional, terutama dalam mengantisipasi dampak krisis energi dan pangan global.

"Tapi kan sejauh ini saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, ya ini kan sampai sejauh ini masih terlihat aman ya. Misalnya, kalau di tempat atau negara-negara lain harga BBM sudah naik, kita tidak gitu ya. Terus kemudian stok BBM kita sampai hari ini pemerintah menyatakan masih aman ya. Juga situasi pangan kita juga masih aman gitu," urainya.

Doli menambahkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah antisipasi dan penyesuaian kebijakan yang cepat. Namun, ia tidak menutup mata terhadap kekhawatiran jangka panjang jika gejolak dunia terus berlanjut.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan beban masyarakat tidak bertambah.

Alih-alih hanya fokus pada urusan internal kabinet, Doli mendorong agar energi bangsa diarahkan untuk ikut serta menyelesaikan akar masalah global, yakni menghentikan perang.

"Jadi kalau sumber masalahnya bisa ikut kita selesaikan, perangnya bisa kita hentikan, ya mudah-mudahan krisis itu tidak akan terjadi ataupun kalau sudah mulai krisis ya bisa segera selesai. Makanya kita mendorong, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, kepada Presiden, kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, lebih aktif untuk ikut terlibat di dalam mengakhiri perang," jelasnya.

Ketika ditegaskan kembali mengenai perlu atau tidaknya reshuffle dilakukan saat ini, Ketua Komisi II DPR RI periode 2019–2024 ini kembali menekankan otoritas Presiden.

"Ya makanya saya kira reshuffle itu adalah sepenuhnya hak prerogatifnya Pak Presiden. Ya kan Pak Presiden yang tahu. Nih bercandaannya nih, kalau saya bilang mau reshuffle, Pak Presiden enggak kan ya karena itu kewenangan penuh Pak Presiden," pungkasnya sembari berseloroh.