PM Anwar Ibrahim Jamin Malaysia Aman dari Krisis Pasokan Minyak

Suara.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memastikan bahwa negaranya tidak akan mengalami krisis pasokan minyak dalam beberapa bulan ke depan, meski situasi global tengah diliputi ketidakpastian. Namun demikian, harga bahan bakar berpotensi mengalami kenaikan secara bertahap.

Menurut Anwar, kondisi ini didukung oleh kinerja kuat perusahaan energi nasional, Petronas, serta hubungan baik yang terjalin dengan negara-negara produsen minyak.

“Kami juga merupakan pengimpor bersih karena produk kami memiliki kualitas premium dan harga sedikit lebih tinggi, sehingga tetap membutuhkan impor,” ujar Anwar, dilansir dari New Straits Times.

Ia menambahkan bahwa kinerja Petronas layak diapresiasi karena mampu menjaga hubungan strategis dengan negara penghasil minyak.

“Oleh karena itu, kami tidak menghadapi krisis pasokan. Mungkin akan ada sedikit fluktuasi harga, tetapi dalam beberapa bulan ke depan, pasokan relatif aman,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar dalam forum Kuala Lumpur–Ankara Dialogue 2026.

Selain itu, Anwar yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan menegaskan bahwa pasokan gas alam cair (LNG) di Malaysia juga tetap aman. Hal ini ditopang oleh produksi dalam negeri yang besar, impor jangka panjang dari Australia, serta tambahan pasokan dari Kanada.

Pemerintah Malaysia juga melakukan penyesuaian kebijakan subsidi bahan bakar. Mulai 1 April, batas penggunaan program subsidi BUDI95 diturunkan dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi tetap tepat sasaran di tengah gejolak pasar minyak global.

Langkah tersebut dinilai tidak akan berdampak besar bagi masyarakat, mengingat sebagian besar warga menggunakan bahan bakar di bawah 200 liter per bulan.

Sebelumnya, Anwar menegaskan bahwa pasokan bensin dan solar di Malaysia masih stabil meski tekanan geopolitik global dan gangguan rantai pasok terus terjadi.

Namun, ia mengingatkan bahwa dampak konflik di Timur Tengah bisa dirasakan lebih luas jika berlangsung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Saat ini, pemerintah Malaysia masih menahan dampak kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang jika konflik terus berlanjut.

Pemerintah diketahui menggelontorkan hampir 6 miliar ringgit per bulan untuk subsidi bensin, solar, serta bantuan terkait lainnya guna menjaga daya beli masyarakat.

Jika kondisi ini berlanjut, total anggaran subsidi berpotensi mencapai 60 miliar ringgit dalam 10 bulan, yang dapat memberikan tekanan besar terhadap kondisi fiskal negara.