- Divisi Humas Polri menegaskan rekrutmen Taruna Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler tanpa adanya jalur khusus.
- Proses seleksi menerapkan prinsip bersih dan transparan guna menjamin objektivitas bagi 5.432 peserta yang sedang menjalani pemeriksaan administrasi.
- Masyarakat dapat melaporkan segala bentuk kecurangan rekrutmen kepada pihak kepolisian melalui hotline atau saluran pengaduan resmi yang tersedia.
Suara.com - Divisi Humas Polri menegaskan tidak ada jalur khusus dalam rekrutmen Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Seluruh proses seleksi dipastikan berjalan terbuka dan bebas dari praktik percaloan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan, rekrutmen Polri tetap berpegang pada prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), sebagaimana arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Artinya seluruh proses dilakukan secara objektif, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Isir di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).
Isir juga menegaskan, penerimaan Akpol 2026 hanya melalui satu jalur resmi, yakni jalur reguler tanpa pengecualian.
“Rekrutmen Akpol hanya melalui jalur reguler. Tidak ada kuota khusus. Kami mengimbau kepada seluruh peserta dan keluarga agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu,” jelasnya.
Berdasarkan data Polri, jumlah pendaftar Akpol 2026 mencapai 7.988 orang secara online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.432 peserta telah terverifikasi dan kini mengikuti tahap pemeriksaan administrasi.
![Polri membuka ruang pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penipuan atau praktik percaloan dalam proses seleksi. [Foto: Polri]](https://media.suara.com/pictures/original/2026/04/07/60580-layanan-aduan-rekrutmen-polri.jpg)
Polri juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penipuan atau praktik percaloan dalam proses seleksi, baik melalui layanan Divisi Propam, hotline rekrutmen 0821-1685-877, maupun Bareskrim Polri dan kepolisian setempat.
“Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah bayaran, jangan ditanggapi. Jika sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai aturan,” ujar Isir.
Lebih lanjut, Isir menyebut rekrutmen Akpol merupakan bagian dari investasi jangka panjang Polri untuk menyiapkan calon pemimpin institusi dalam 25 hingga 30 tahun ke depan. Evaluasi kurikulum pendidikan juga terus dilakukan, termasuk untuk memperkuat pembinaan karakter dan menekan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan.
Isir juga mengajak masyarakat ikut mengawal proses rekrutmen agar tetap bersih dan kredibel sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi, serta pendekatan pelayanan yang humanis,” katanya.