Ajukan Kasasi Lawan Putusan Bebas Aktivis Delpedro Cs, Kejagung: Kami Mengacu KUHAP Lama

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memastikan mengajukan kasasi atas putusan bebas terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen Rismansyah dan tiga aktivis terdakwa penghasutan demo ricuh. Langkah ini diambil dengan berpegang pada ketentuan KUHAP lama yang dinilai masih berlaku dalam perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Anang Supriatna menjelaskan, dasar pengajuan kasasi tidak lepas dari waktu pelimpahan perkara yang dilakukan pada 9 Desember 2025.

Menurutnya, ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa perkara yang sudah dilimpahkan dan mulai diperiksa tetap mengacu pada KUHAP lama.

“Dengan demikian terhadap perkara atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah, dkk. yang diputus bebas (vrijspraak) dalam masa pemeriksaan untuk upaya hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama) sehingga terhadap perkara tersebut dilakukan upaya hukum kasasi,” ujar Anang kepada wartawan, Selasa (7/3/2026).

Anang menegaskan, karena perkara telah berjalan sebelum KUHAP baru berlaku, maka seluruh proses—including upaya hukum—tetap menggunakan aturan lama.

Ketentuan ini merujuk Pasal 361 huruf c UU KUHAP 2025 yang mengatur masa transisi penanganan perkara pidana.

Dengan dasar itu, Kejagung juga menilai kasasi tetap memiliki landasan hukum, meski putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan para terdakwa bebas.

Sempat Dikaji, Kini Ditegaskan Kasasi

Sebelumnya, Kejagung membuka peluang untuk mengajukan kasasi dan menyatakan masih mengkaji langkah hukum tersebut. Saat itu, Anang menegaskan perkara Delpedro Cs diproses dengan KUHAP lama.

“Yang jelas, terhadap yang bersangkutan sudah dinyatakan bebas. Tapi kan waktu itu diproses tetap menggunakan masih KUHAP yang lama,” kata Anang, Jumat (13/3/2026).

Ia juga menyebut jaksa penuntut umum masih mempelajari fakta persidangan sebelum menentukan sikap.

“Kita tunggu sikap penuntut umum dalam waktu yang telah ditentukan sesuai aturan. Kita tunggu saja nanti sikap penuntut umum dalam waktu dekat,” ujarnya.

Beda Tafsir dengan Yusril

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan jaksa tidak dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Namun, Kejagung menegaskan memiliki dasar hukum tersendiri dalam mengambil langkah tersebut.