Misteri Kapal Selam Tanpa Awak di Lombok, TNI AL Selidiki Asal-usulnya

Suara.com - Temuan benda mencurigakan di perairan Lombok Utara memicu langkah cepat investigasi oleh TNI Angkatan Laut. Perangkat yang diduga sebagai kapal selam tanpa awak itu kini tengah diteliti untuk mengungkap asal-usul dan tujuannya, di tengah spekulasi yang beredar di publik.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana TNI Tunggul, menegaskan bahwa pemeriksaan teknis sedang dipercepat guna memastikan identitas perangkat tersebut.

"TNI AL melalui tim ahli dari satuan TNI AL terkait secepatnya akan melakukan pemeriksaan mendalam (identifikasi teknis) terhadap perangkat tersebut guna mengetahui asal usul, fungsi maupun data-data yang terkandung di dalamnya," kata Tunggul seperti dikutip dari ANTARA di Jakarta, Selasa.

Perangkat tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan yang tengah melaut di kawasan Selat Utara Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (6/4). Menyadari kejanggalan temuan itu, nelayan segera melaporkannya kepada aparat TNI AL terdekat.

Setelah dievakuasi, objek tersebut diamankan di Pos AL Gili Air sebelum akhirnya diserahkan ke Lanal Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Polisi Militer setempat.

"Langkah pemasangan police line di sekitar objek tersebut telah dilakukan guna memastikan prosedur investigasi berjalan sesuai dengan standar," jelas Tunggul.

Di tengah proses penyelidikan, muncul kabar yang menyebutkan bahwa perangkat itu merupakan drone pemantau bawah air milik perusahaan swasta asal China. Namun, pihak TNI AL belum mengonfirmasi informasi tersebut.

"TNI AL akan terus berkomitmen penuh untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut, kedaulatan NKRI dari segala bentuk aktivitas tanpa izin, termasuk penggunaan perangkat maupun peralatan bawah laut oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan di wilayah perairan Indonesia," jelas Tunggul.

Hingga kini, hasil identifikasi masih ditunggu, sementara aparat memastikan seluruh prosedur investigasi berjalan ketat untuk mengantisipasi potensi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.