Suara.com - Di tengah tekanan krisis energi global, pemerintah mendorong percepatan program biofuel sebagai solusi alternatif. Namun, riset terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) justru menunjukkan arah sebaliknya, kebijakan ini berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang.
Laporan berjudul “Why Food Estates Are Not the Answer for Food and Energy Security” yang diluncurkan pada Selasa (7/4/2026) menyoroti bahwa proyek biofuel, terutama biodiesel dan bioetanol, tidak hanya mahal, tetapi juga menyimpan risiko struktural bagi keuangan negara.
Biaya Membengkak, Risiko Terabaikan
CELIOS memperkirakan, proyek food estate dan pengembangan biofuel dapat menelan biaya lebih dari US$11 miliar dalam satu dekade. Angka ini mencakup belanja modal, pembangunan rantai pasok, subsidi, hingga potensi kehilangan penerimaan negara.
Rinciannya tidak kecil. Sekitar US$8 miliar dialokasikan untuk proyek food estate di Merauke. Sementara itu, US$1,7 miliar lainnya dibutuhkan untuk membangun infrastruktur distribusi. Di luar itu, terdapat potensi hilangnya pendapatan negara dari ekspor molase.
Penulis laporan, Jeffrey Hutton, menegaskan bahwa angka tersebut masih konservatif. Biaya sebenarnya bisa jauh lebih besar karena belum memasukkan ongkos kerusakan lingkungan, insentif pajak, hingga risiko reputasi investasi.
Ancaman Beban Ganda Subsidi
Masalah utama terletak pada skema pendanaan. Program biofuel sangat bergantung pada dukungan negara. Bahkan, jika program biodiesel B50 dipaksakan, anggarannya diproyeksikan bisa menyerap hingga 89% dari total subsidi energi pada 2026.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengingatkan adanya potensi “beban ganda” pada APBN, terutama dari bioetanol. Berbeda dengan biodiesel yang masih ditopang pungutan ekspor sawit, bioetanol tidak memiliki sumber pendanaan khusus. Artinya, seluruh beban subsidi akan langsung ditanggung negara.
Situasi diperparah oleh biaya logistik yang tinggi. Distribusi bioetanol di Indonesia disebut dua kali lebih mahal dibandingkan negara seperti Brasil, akibat kompleksitas geografis.
Insentif Besar, Risiko Defisit Menganga
CELIOS juga menyoroti pemberian insentif pajak bagi investor proyek strategis nasional. Dalam beberapa kasus, investor dapat menikmati tarif pajak hingga 0% selama 20 tahun.
Masalahnya, insentif ini dinilai tidak diiringi evaluasi berbasis hasil. Akibatnya, potensi penerimaan negara justru tergerus di tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Dengan proyeksi defisit APBN 2026 yang berpotensi melampaui 3%, risiko fiskal menjadi semakin nyata.
“Ini seperti keluar dari mulut harimau, tapi masuk ke mulut buaya,” ujar Bhima, menggambarkan dilema kebijakan yang justru berpotensi memperbesar beban subsidi energi.
Solusi atau Salah Arah?
TERPOPULER
