REGIONAL:
- Koalisi #BebaskanArief menuntut keadilan bagi mantan Direktur Utama PT Indofarma, Arief Pramuhanto, atas dugaan kriminalisasi hukum kasus korupsi.
- Pakar hukum menilai tidak ditemukan niat jahat, aliran dana pribadi, serta kewenangan operasional dalam tindakan Arief selama pandemi.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat vonis Arief menjadi 13 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti besar.
Dari sisi struktur organisasi dan kewenangan, Syarif menjelaskan bahwa posisi Arief di PT Indofarma Global Medika (IGM) pada saat itu hanyalah sebagai komisaris.
Secara hukum, posisi komisaris memiliki batasan yang jelas dan tidak menyentuh ranah pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari.
Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mudzakkir yang menegaskan bahwa komisaris tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis operasional.
Fakta tersebut memperkuat argumen bahwa Arief tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan-keputusan operasional yang secara hukum bukan merupakan kewenangannya.
Kondisi ini dinilai lebih tepat dikategorikan sebagai risiko bisnis dalam situasi darurat nasional, bukan sebagai sebuah tindak pidana korupsi yang terencana.
Dukungan terhadap Arief Pramuhanto pun kini mulai meluas ke ranah digital. Munculnya tagar #BebaskanArief di berbagai platform media sosial.
“Tagar #BebaskanArief yang ramai di media sosial menunjukkan bahwa publik mulai concern terhadap isu ini. Ini menjadi energi positif dalam perjuangan mencari keadilan,” tutur Syarif.
Sebagai informasi tambahan mengenai perjalanan kasus ini, hukuman terhadap Arief Pramuhanto justru diperberat di tingkat banding.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak upaya bandingnya dan menjatuhkan vonis 13 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp222,7 miliar.
Putusan ini jauh lebih berat dibandingkan putusan tingkat pertama di mana Arief dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan tanpa kewajiban uang pengganti.
Lonjakan hukuman dan beban uang pengganti ratusan miliar rupiah inilah yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Banyak pihak menilai putusan tersebut telah mengabaikan fakta persidangan yang menunjukkan ketiadaan niat jahat, ketiadaan aliran dana, serta ketiadaan kewenangan operasional pada diri Arief Pramuhanto saat menjabat.
TERPOPULER
