Rumah Saksi Kasus Ijon Bekasi Dibakar, Eks Penyidik KPK: Teror Serius terhadap Pemberantasan Korupsi

Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menanggapi soal pembakaran rumah saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Kasus ini diketahui menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara dan ayahnya, H.M Kunang sebagai tersangka. Praswad menilai kejadian tersebut sebagai aksi teror yang tidak dapat ditoleransi dan harus dikutuk keras. 

“Serangan terhadap saksi dalam perkara korupsi merupakan bentuk nyata intimidasi yang mengancam proses penegakan hukum. Jika saksi tidak terlindungi, maka keberanian masyarakat untuk membantu membongkar praktik korupsi akan melemah,” kata Praswad kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Untuk itu, KPK diketahui telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan bagi saksi yang rumahnya dibakar.

Menurut dia, perlindungan saksi merupakan kunci agar proses penyidikan dapat berjalan tanpa tekanan. Koordinasi ini juga dinilai menunjukkan bahwa ancaman terhadap saksi dipandang serius dan harus ditangani secara sistematis oleh negara.

“Peristiwa ini menunjukkan pola ‘koruptor fight back’ yang semakin nyata. Serangan balik terhadap penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam bentuk ancaman verbal atau tekanan terhadap penyidik, tetapi juga dapat berupa kekerasan fisik seperti pada kasus Novel Baswedan dulu dan pembakaran rumah saksi,” tutur Praswad.

Dia menegaskan pola ini merupakan bentuk teror terhadap upaya pemberantasan korupsi yang harus direspons secara tegas agar tidak menjadi preseden berbahaya. 

Dengan begitu, Praswad menegaskan aparat penegak hukum perlu mendalami kemungkinan keterkaitan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara dengan aksi teror tersebut.

“Apabila terbukti terdapat hubungan dengan pihak yang sedang berperkara, maka hal tersebut dapat menjadi faktor pemberat dalam proses hukum. Segala bentuk upaya intimidasi terhadap saksi menunjukkan adanya kehendak untuk menghambat proses penegakan hukum,” ujar Praswad.

“KPK perlu menerapkan pasal perintangan penyidikan terhadap pelaku maupun pihak yang memerintahkan pembakaran tersebut. Selain itu, kepolisian juga perlu menindak pelaku dengan pasal pidana terkait perusakan dan pembakaran. Pendekatan berlapis ini penting agar tindakan intimidasi terhadap saksi diproses secara maksimal dan memberikan efek jera,” lanjut dia.

Praswad menyebut tindakan teror terhadap saksi bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga serangan terhadap proses pemberantasan korupsi.

Untuk itu, aparat penegak hukum dinilai harus bekerja sama dan segera mengungkap motif, menangkap pelaku, serta memastikan perlindungan maksimal kepada saksi agar proses hukum berjalan tanpa tekanan dan intimidasi. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya saksi yang mendapatkan intimasi dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi Barat Ade Kuswara dan ayahnya, H.M Kunang.

“Benar, dalam perkara suap ijon proyek bekasi, KPK mendapat informasi, bahwa ada salah satu saksi yang mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Dia mengungkapkan bahwa saksi tersebut mendapatkan perlakuan intimidasi berupa pembakaran rumah.

“Informasi yang kami peroleh, bahkan sampai rumahnya diduga dibakar,” ujar Budi.

Untuk itu, Budi menyebut KPK saat ini berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar saksi tersebut mendapatkan perlindungan.

KPK diketahui melakukan penahanan terhadap Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya, H.M. Kunang (HMK) sekaligus Kepala Desa Sukadami, serta Sarjan (SRJ) dari pihak swasta.

Ketiganya menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (18/12/2025).

Atas perbuatannya, Ade dan ayahnya selaku pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.