REGIONAL:
- Pakar Ekonomi UMY menyatakan konflik Timur Tengah memicu kenaikan biaya logistik dan energi global yang mengancam ekonomi Indonesia.
- Pemerintah Indonesia didesak mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke negara nontradisional guna mengurangi risiko ketergantungan pada pasar utama.
- Strategi jangka panjang untuk penguatan ekonomi nasional harus mencakup transformasi industri berbasis nilai tambah dan hilirisasi sektor komoditas.
Suara.com - Eskalasi geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah bukan sekadar gangguan ekspor. Kondisi ini menuntut langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono, menyoroti bahwa ketidakpastian akibat konflik Iran–Amerika Serikat seharusnya memaksa Indonesia untuk memperkuat diversifikasi pasar, termasuk mempercepat transformasi industri agar tidak terlalu bergantung pada komoditas.
Disampaikan Susilo, konflik di Timur Tengah menegaskan tingginya risiko geographical concentration of trade, terutama karena sebagian besar perdagangan minyak dunia melewati kawasan yang rentan konflik.
"Setiap gangguan di wilayah tersebut berdampak sistemik terhadap biaya energi dan logistik global. Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya biaya pengiriman dan perlambatan aktivitas manufaktur global," kata Susilo, dikutip Jumat (10/4/2026).
Meski pemerintah kerap mendengungkan ekspansi ke pasar nontradisional, realisasinya dinilai masih tertinggal dibandingkan laju risiko geopolitik.
Ketergantungan pada pasar utama yang sensitif menunjukkan bahwa mekanisme mitigasi risiko Indonesia masih berada di tahap permukaan. Ekspansi ke pasar nontradisional perlu menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada pasar utama yang sensitif terhadap gejolak global.
"Diversifikasi pasar bukan lagi pilihan, melainkan keharusan struktural. Dengan memperluas pasar ekspor, Indonesia dapat meningkatkan export resilience di tengah ketidakpastian global," ujarnya.
Strategi ini, kata Susilo, memungkinkan risiko dari gangguan geopolitik tersebar sehingga tidak langsung menekan kinerja ekspor secara keseluruhan.
Selain diversifikasi pasar, respons pemerintah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi. Penanganan dampak konflik global pun perlu dirancang dalam beberapa horizon waktu agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
"Dalam jangka pendek, pemerintah perlu melakukan stabilisasi melalui subsidi energi dan pengendalian harga domestik untuk meredam tekanan inflasi," tuturnya.
Pada jangka menengah, diperlukan penyesuaian struktural seperti diversifikasi sumber energi dan penguatan sistem logistik. Sementara itu, dalam jangka panjang, transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan integrasi dalam perjanjian perdagangan global menjadi kunci untuk memperkuat daya saing.
Peran pelaku usaha dalam menghadapi ketidakpastian global juga menjadi faktor penting. Perusahaan perlu meningkatkan fleksibilitas operasional dan memperkuat manajemen risiko agar tetap kompetitif.
Lebih lanjut, Susilo menegaskan bahwa konflik geopolitik seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga komoditas.
"Dalam jangka pendek, Indonesia mungkin memperoleh keuntungan dari sektor komoditas, tetapi tantangan jangka panjangnya adalah menghindari ketergantungan pada sumber daya alam," ujarnya.
"Diversifikasi pasar dan transformasi industri berbasis nilai tambah harus dipercepat agar ketahanan ekonomi nasional semakin kuat," imbuhnya.
TERPOPULER
