REGIONAL:
- Kegagalan diplomasi di Islamabad memicu Presiden AS Donald Trump mengancam akan memblokade jalur kapal dan menghancurkan armada militer di Selat Hormuz.
- Angkatan Laut Iran merespons dingin ancaman tersebut dan memastikan wilayah maritim strategis itu berada di bawah kendali keamanan penuh mereka.
- Teheran menolak keras desakan sepihak AS untuk menghentikan program nuklir dan siap membalas setiap pelanggaran gencatan senjata dengan tegas.
Namun, Teheran memperingatkan bahwa setiap kapal perang asing yang mencoba mendekati wilayah kedaulatan itu akan dicap sebagai pelanggar gencatan senjata dan akan ditindak secara keras sekaligus tegas.
Kemarahan Donald Trump memuncak pasca-runtuhnya diplomasi tingkat tinggi tersebut karena Teheran menolak keras campur tangan AS yang memaksa mereka menyerahkan hak berdaulat atas program nuklirnya.
Melalui platform media sosialnya, Trump memerintahkan armada Angkatan Laut AS untuk memulai proses pemblokiran terhadap semua armada yang berusaha melintasi jalur Selat Hormuz.
Pemimpin Amerika tersebut bahkan melontarkan kalimat provokatif dengan mengancam bahwa setiap orang Iran yang menembaki pasukan atau kapal sipil AS akan diledakkan ke neraka.
Tidak hanya menyasar jalur laut, Trump juga menebar ancaman sepihak akan menghancurkan seluruh infrastruktur energi dan pembangkit listrik Iran dalam satu hari jika negara tersebut terus melawan kehendak Washington.
Jejak Panjang Konflik yang Gagal Diredam
Pertemuan tingkat tinggi pertama sejak Revolusi Islam 1979 ini sedari awal sudah dibayangi oleh arogansi delegasi AS pimpinan Wakil Presiden JD Vance, yang mengklaim sepihak telah memberikan penawaran final kepada Teheran.
Amerika Serikat menuduh Iran melakukan pemerasan dunia dengan menerapkan kontrol ketat di Selat Hormuz yang merupakan urat nadi bagi pengiriman minyak dan gas global.
Kebuntuan diplomasi pasca-perang enam minggu ini secara instan memicu kekhawatiran global yang mendalam terkait ancaman lonjakan tajam harga energi dunia jika bentrokan bersenjata kembali meletus di Timur Tengah.
Pemerintah Pakistan sebagai tuan rumah perundingan pada akhirnya hanya bisa mendesak kedua belah pihak untuk tetap menghormati jeda pertempuran demi mencegah kehancuran fasilitas minyak dan gas yang lebih luas.
TERPOPULER
