Iran Tak Kenal Kata Tunduk! Tegaskan 'Gertak Sambal' AS di Selat Hormuz Sia-sia

Suara.com - Kegagalan Perundingan Islamabad antara Teheran dan Washington memicu babak baru ketegangan setelah ancaman blokade militer Presiden AS Donald Trump di Selat Hormuz direspons dingin oleh Republik Islam Iran.

Menganggap gertakan Washington sebagai sesuatu yang konyol, Angkatan Laut Iran justru semakin memperkuat patroli kedaulatan mereka untuk memantau setiap pergerakan agresif armada musuh di perairan strategis Timur Tengah.

Alih-alih terintimidasi oleh ultimatum sepihak AS yang mendesak penghentian program nuklir, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dengan tegas menyatakan bahwa negaranya pantang menyerah dan siap membalas setiap agresi dengan kekuatan penuh.

Keteguhan Teheran Menghadapi Intimidasi

Sekembalinya dari negosiasi maraton di Pakistan, Ghalibaf memastikan bahwa delegasi Iran sebenarnya telah menyodorkan inisiatif konstruktif yang sayangnya gagal direspons dengan itikad baik oleh pihak Amerika Serikat.

Pemimpin delegasi perundingan tersebut menegaskan bahwa ancaman militer dari Gedung Putih sama sekali tidak akan mampu menggoyahkan pendirian kedaulatan Teheran.

"Jika mereka berperang, kami akan berperang, dan jika mereka maju dengan logika, kami akan menghadapinya dengan logika," tegas Ghalibaf dikutip dari Al Arabiya, Selasa (14/4/2026).

"Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun, biarkan mereka menguji tekad kami sekali lagi sehingga kami dapat memberi mereka pelajaran yang lebih besar."

Gertak Sambal Konyol di Jalur Perdagangan Dunia

Sikap tidak pantang menyerah ini turut digaungkan oleh Kepala Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, yang secara terbuka menertawakan rencana blokade maritim yang dilontarkan oleh Donald Trump.

"Orang-orang pemberani dari angkatan laut Tentara Republik Islam Iran sedang memantau dan mengawasi semua pergerakan tentara Amerika yang agresif di wilayah tersebut," ujarnya melalui siaran televisi pemerintah.

"Ancaman presiden AS untuk memblokade Iran di laut... sangat konyol dan lucu."

Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga memberikan garis merah yang jelas bahwa perairan Selat Hormuz saat ini berada di bawah kendali cerdas dan manajemen pengamanan penuh armada angkatan laut mereka.

IRGC menjamin bahwa jalur pelayaran tersebut dipastikan tetap terbuka aman bagi lalu lintas kapal non-militer yang mematuhi peraturan maritim internasional.

Ambisi Sepihak Washington yang Membuntu

Namun, Teheran memperingatkan bahwa setiap kapal perang asing yang mencoba mendekati wilayah kedaulatan itu akan dicap sebagai pelanggar gencatan senjata dan akan ditindak secara keras sekaligus tegas.

Kemarahan Donald Trump memuncak pasca-runtuhnya diplomasi tingkat tinggi tersebut karena Teheran menolak keras campur tangan AS yang memaksa mereka menyerahkan hak berdaulat atas program nuklirnya.

Melalui platform media sosialnya, Trump memerintahkan armada Angkatan Laut AS untuk memulai proses pemblokiran terhadap semua armada yang berusaha melintasi jalur Selat Hormuz.

Pemimpin Amerika tersebut bahkan melontarkan kalimat provokatif dengan mengancam bahwa setiap orang Iran yang menembaki pasukan atau kapal sipil AS akan diledakkan ke neraka.

Tidak hanya menyasar jalur laut, Trump juga menebar ancaman sepihak akan menghancurkan seluruh infrastruktur energi dan pembangkit listrik Iran dalam satu hari jika negara tersebut terus melawan kehendak Washington.

Jejak Panjang Konflik yang Gagal Diredam

Pertemuan tingkat tinggi pertama sejak Revolusi Islam 1979 ini sedari awal sudah dibayangi oleh arogansi delegasi AS pimpinan Wakil Presiden JD Vance, yang mengklaim sepihak telah memberikan penawaran final kepada Teheran.

Amerika Serikat menuduh Iran melakukan pemerasan dunia dengan menerapkan kontrol ketat di Selat Hormuz yang merupakan urat nadi bagi pengiriman minyak dan gas global.

Kebuntuan diplomasi pasca-perang enam minggu ini secara instan memicu kekhawatiran global yang mendalam terkait ancaman lonjakan tajam harga energi dunia jika bentrokan bersenjata kembali meletus di Timur Tengah.

Pemerintah Pakistan sebagai tuan rumah perundingan pada akhirnya hanya bisa mendesak kedua belah pihak untuk tetap menghormati jeda pertempuran demi mencegah kehancuran fasilitas minyak dan gas yang lebih luas.