- Sosiolog Andreas Budi Widyanta menyoroti peningkatan praktik premanisme di kawasan Tanah Abang akibat krisis ekonomi dan keterbatasan anggaran.
- Kondisi ekonomi sulit diperburuk oleh dugaan adanya afiliasi antara kelompok preman dengan oknum yang melegitimasi tindakan kekerasan tersebut.
- Masyarakat disarankan membangun solidaritas sosial sebagai langkah preventif untuk melawan tindak premanisme di lingkungan mereka secara mandiri.
Suara.com - Praktik premanisme kembali menghantui kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga menjadi sorotan publik baru-baru ini.
Dari sudut pandang Andreas Budi Widyanta selaku sosiolog, peningkatan aksi premanisme merupakan indikasi nyata dari krisis ekonomi yang membuat persaingan bertahan hidup kian sengit.
"Karena peredaran ekonomi semakin terbatas, jadi membuat mereka semakin keras," ujar Andreas kepada Suara.com, Senin (13/4/2026) malam.
Situasi diperparah oleh pengelolaan anggaran negara yang dipandangnya ugal-ugalan, sehingga berdampak pada pelayanan dasar di daerah.
"Pemerintah daerah semakin ciut fiskal anggarannya untuk bisa mengelola berbagai pelayanan dasar bagi masyarakat, dan itu pasti akan compang-camping," lanjut Andreas.
Kondisi ekonomi yang terdisrupsi akhirnya melahirkan spiral kekerasan, di mana masyarakat sipil kerap menjadi korban utamanya.
"Negara lagi-lagi menjadi sumber dari spiral kekerasan. Itu berdampak kepada praktik nyata bahwa premanisme meningkat, warga yang lagi-lagi menjadi korbannya," kata Andreas.
Dugaan afiliasi antara kelompok preman dengan oknum-oknum yang membuat mereka memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan pun tak luput dari pengamatan Andreas.
![Aksi pemalakan modus uang lewat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026), [Foto: Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/03/28/74360-pemalakan-tanah-abang.jpg)
Hal itu ia yakini sebagai salah satu penyebab sulitnya pemberantas premanisme di titik-titik sentral seperti Tanah Abang, bahkan oleh otoritas berwenang sekalipun.
"Kan kita tahu persis, preman-preman ini selalu punya backup-nya masing-masing dengan afiliasi berbagai kekuatan. Yang memang mereka ini dilegitimasi untuk melakukan tugasnya masing-masing, yang memiliki hak dasar untuk melakukan kekerasan tentu saja," tuturnya.
Di tengah keterbatasan pemerintah dan aparat, penguatan solidaritas warga dari tingkat bawah dianggap sebagai solusi yang paling masuk akal untuk melawan premanisme.
Andreas melihat potensi besar untuk warga Jakarta bisa membuat jaring pengaman sosial sendiri, sebelum nantinya melibatkan aparat dalam pengendalian kelompok berbasis kekerasan itu.
"Saya lebih percaya pendekatan bottom-up dari masyarakat, yang itu punya basis solidaritas dan punya kemampuan untuk memonitor berbagai ketidakamanan," pungkasnya.