- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi transparansi Polri dalam menindak oknum anggotanya saat seminar di STIK/PTIK, Jakarta, Senin (13/4/2026).
- Polri dinilai sebagai institusi paling responsif dan terbuka dalam memberikan sanksi tegas kepada personel yang melanggar aturan internal.
- Komisi III DPR RI berkomitmen terus mendorong proses penegakan hukum transparan dan mengapresiasi tindak lanjut cepat dari pimpinan Polri.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung transparansi Polri dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Dia menilai Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibandingkan institusi lain.
Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam seminar bertajuk 'UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi' di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).
Habiburokhman mulanya bicara soal percepatan transformasi Polri yang tengah berjalan saat ini.
"Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi," kata Habiburokhman dalam paparannya.
Menurutnya hal itu merupakan suatu yang wajar. Dia menyebut institusi negara memang dituntut untuk mempercepat reformasi dirinya.
Habiburokhman menyebut salah satu aspek yang erat kaitannya dengan reformasi adalah perihal intergritas. Dia memaparakan bahwa tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga negara, termasuk Polri.
Di mana adanya oknum-oknum yang melanggar aturan. Namun, dia menekankan agar pimpinan Polri tidak perlu risau perihal itu selama institusi berani bertindak tegas.
"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, 'jangan risau dengan oknum'. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar," ucapnya.
"Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut. Dan saya harus katakan, Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya," lanjut Habiburokhman.
Politikus Gerindra ini kemudian membandingkan transparansi Polri dengan institusi negara lainnya. Menurutnya, di lembaga lain, kejelasan sanksi terhadap pelanggar sering kali sulit untuk dipantau oleh publik.
"Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita nggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka," ujar dia.
Habiburokhman mengapresiasi sikap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak alergi terhadap keterbukaan. Baginya, transparansi adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pelanggaran yang terjadi dilakukan oknum bukan merupakan kebijakan institusi.
"Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan," imbuhnya.
"Sama dengan di DPR Pak, senjata kita satu-satunya yang bisa menolong kita ini keterbukaan. Sejelek apa pun kita tapi kalau kita terbuka rakyat tuh pasti masih bisa kasih excuse. Itu juga dilakukan oleh pimpinan Polri saat ini mendorong keterbukaan," sambung Habiburokhman.
Lebih lanjut, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan terus mendorong proses penegakan hukum yang transparan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dia mengapresiasi langkah Polri yang selalu cepat menindaklanjuti temuan atau kesimpulan dari DPR.
TERPOPULER
