- Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengimbau warga Indonesia tidak berhaji tanpa menggunakan visa resmi saat berada di Jakarta.
- Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan akan menolak jemaah yang tidak memiliki visa haji yang sah tahun ini.
- Pelanggar aturan visa haji terancam sanksi berupa denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama sepuluh tahun.
Suara.com - Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, mengimbau warga negara Indonesia tidak pergi ke Tanah Suci dengan niat ibadah haji tanpa mengantongi visa haji yang resmi.
Gus Irtan sapaan akrab Menteri Haji itu mengatakan pemerintah Arab Saudi terus memperketat pengawasan.
"Kita berharap, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang sah," kata Irfan di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Irfan mengatakan berdarkan data Kementerian Imigrasi tahun 2025, tercatat ada 1.000 orang yang ditahan dan dicegah berangkat karena tidak menggunakan visa haji.
"Di Saudi banyak, lebih banyak lagi yang sudah kadung masuk ke Saudi tapi tidak bisa masuk Makkah karena tidak memiliki visa haji. Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja," kata Irfan.
Irfan mengatakan pada pelaksaan haji tahun ini pemerintah Arab Saudi akan lebih ketat dalam menyeleksi dan memeriksa.
"Beberapa titik pasti akan ada pemeriksaan. Karena itu kita berharap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji mohon jangan berangkat," kata Irfan.
"Saya khawatir nanti ada permasalahan karena kalau sampai terjadi kadung berangkat di sana itu pasti ditolak masuk," sambungnya.
Tidak hanya ditolak, melainkan akan dikenakan sanksi berupa denda hingga deportasi.
"Dan yang lebih parah lagi akan di-blacklist selama 10 tahun untuk bisa masuk lagi ke Saudi," kata Irfan.
"Karena itu kami dari kementerian haji dan umrah berharap doa dari semua lapisan masyarakat bahwa rombongan jemaah haji kita bisa berjalan sesuai target, hajinya lancar, sukses, jemaah sehat dan aman dan mendapatkan haji yang mabrur," tandasnya.
TERPOPULER
