REGIONAL:
- Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan menyatakan wacana war tiket haji bertujuan mencari terobosan memangkas antrean panjang jemaah.
- Gus Irfan menjamin hak antrean jemaah lama tetap aman dan tidak akan dihanguskan oleh skema pemerintah tersebut.
- Pembahasan skema ini masih bersifat wacana jangka panjang yang memerlukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait lainnya.
Suara.com - Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai wacana war tiket haji yang sempat memicu kekhawatiran masyarakat.
Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut murni sebagai upaya mencari terobosan untuk memangkas antrean haji yang sudah sangat panjang.
Ia pun meminta para jemaah yang saat ini sudah masuk dalam daftar tunggu selama bertahun-tahun untuk tidak merasa cemas. Ia menjamin hak mereka tidak akan hilang meski ada skema baru nantinya.
“Nah itu kan kita sampaikan pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Haji. Di situ banyak hal yang kita bicarakan terkait haji termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang akan upaya kita lakukan dalam rangka untuk memangkas, memangkas antrian. Tapi ini udah udah itu masih wacana. Jadi jemaah enggak perlu takut, wah nanti saya udah antri 10 tahun kok dihanguskan, enggak enggak tidak tidak,” ujar Gus Irfan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/4/2026).
Terkait desakan untuk mengubah istilah atau bahkan menghentikan pembahasan war ticket, Gus Irfan menyatakan bahwa kementerian tetap membutuhkan terobosan kreatif.
Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengubah nama istilah tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan.
“Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrian yang panjang ini. Pembahasan tetep akan jalan cuma mungkin istilahnya bukan war-ticket apa-apalah istilahnya ya,” tambahnya.
Mengenai teknis pelaksanaan, Gus Irfan memastikan bahwa antrean reguler akan tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu oleh skema apa pun yang sedang digodok pemerintah.
“Yang jelas antrian tidak akan kita hanguskan. Itu tetep jadi buat jemaah jemaah yang udah antri 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga merespons usulan DPR terkait pemanfaatan kuota haji dari negara-negara tetangga yang sering tidak terserap maksimal.
Ia mengaku telah menjajaki opsi tersebut, namun pihak Arab Saudi belum memberikan lampu hijau.
“Itu sudah pernah kita jajaki tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome dengan pola ini. Tapi nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pembahasan mengenai skema pemotongan antrean ini masih memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari Komisi VIII DPR RI, pelaku bisnis haji, hingga para jemaah. Ia pun mengaku belum bisa menjamin skema ini bisa diterapkan pada tahun depan.
“Ini kan wacana yang masih yang masih panjang yang masih perlu banyak pembahasan dari stakeholder... dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan dua bulan ini pasti butuh waktu lama. Tahun depan itu kapan? 2027? Saya enggak terlalu yakin bisa ada skema baru tapi kita akan upayakan ada terobosan-terobosan baru untuk bisa mempercepat pengurangan antrian yang banyak ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4/2026), Gus Irfan, memberikan klarifikasi terkait polemik "war ticket" haji yang sempat ramai di tengah masyarakat.
TERPOPULER
