Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara

Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik sekaligus Pengamat Politik Nasional, Ikrar Nusa Bakti, melontarkan kritik tajam terhadap institusi militer di Indonesia.

Dalam pandangannya, terdapat sebuah pola pikir atau adagium yang masih mengakar kuat di dalam tubuh militer hingga saat ini. Ikrar menyebut bahwa militer merasa ia bukan dibentuk oleh negara, melainkan ia membentuk negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Ikrar Nusa Bakti saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang diinisiasi oleh Indonesia Youth Congress.

Diskusi yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 15 April 2026 tersebut mengangkat tema 'Politik Pertahanan dan Ekspansi Peran Militer di Ruang Sipil: Antara Kebutuhan Strategis Nasional dan Risiko Dwifungsi Baru'.

Di forum tersebut, menyoroti fenomena semakin luasnya keterlibatan personel militer dalam urusan-urusan yang seharusnya menjadi ranah otoritas sipil.

Menurut analisis Ikrar, fenomena perluasan peran militer di ruang publik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah panjang di Indonesia.

Salah satu faktor pemicu utamanya adalah adanya dinamika persaingan yang terjadi antara institusi kepolisian dan tentara. Persaingan ini mencakup perebutan pengaruh hingga keberadaan struktur organisasi di tingkat daerah.

Ikrar menjelaskan bahwa setiap kali ada kebijakan mengenai pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru, hal itu selalu diikuti dengan pembentukan infrastruktur keamanan.

Dalam konteks ini, militer seringkali tidak ingin tertinggal dari kepolisian dalam hal eksistensi teritorial di wilayah baru tersebut.

"Kalau misalkan ada pemekaran wilayah, maka di saat bersamaan harus dibentuk Polda dan Polres. Nah, militer juga pasti minta, kenapa Polisi bisa? Sedangkan kita tidak?" kata Ikrar.

Lebih lanjut, Ikrar menekankan bahwa situasi ini merupakan bukti nyata dari sejarah persaingan yang mendalam antara unsur sipil yang direpresentasikan oleh Polisi dan unsur militer atau tentara.

Ketegangan dan kompetisi ini telah mendarah daging sejak kedua institusi tersebut dipisahkan secara resmi pasca penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI di era reformasi.

Upaya militer untuk terus hadir di ruang-ruang sipil dinilai sebagai bentuk resistensi terhadap pembatasan peran mereka.

Senada dengan Ikrar, Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Nasional, Firdaus Syam, juga memberikan catatan kritis mengenai arah kebijakan pertahanan saat ini.

Firdaus menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai sektor non-pertahanan, seperti pengelolaan pangan, proyek food estate, hingga penambahan komando teritorial di berbagai daerah.

Menurutnya, hal-hal tersebut bukanlah kebutuhan mendesak bagi rakyat Indonesia saat ini.

Firdaus berpendapat bahwa fokus negara seharusnya diarahkan pada penguatan aspek-aspek yang menjadi mandat utama reformasi. Perluasan peran militer di sektor sipil dianggap sebagai langkah mundur yang dapat mengancam stabilitas demokrasi yang sedang dibangun.

"Pasca reformasi, yang diperlukan bangsa ini adalah bagaimana kesejahteraan, keadilan, dan hak asasi manusia diperluas. Itu yang diperlukan. Bukan perluasan peran militer" jelas Firdaus.

Dalam diskusi tersebut, Firdaus juga memberikan penekanan pada pentingnya manajemen kenegaraan yang sehat. Ia menegaskan bahwa politik ketatanegaraan Indonesia hari ini harus berfokus pada penguatan ruang-ruang sipil.

Hal itu sangat krusial untuk memastikan tercapainya supremasi hukum dan supremasi sipil di atas kekuatan bersenjata.

Dominasi militer di ranah sipil dianggap dapat mendistorsi prinsip-prinsip dasar negara demokrasi.

Firdaus mengingatkan bahwa kekuatan sipil yang mandiri dan kuat adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

"Negara demokrasi memerlukan sipil yang kuat, bukan militer yang mendominasi di ranah sipil" beber Firdaus.

Diskusi yang digelar oleh Indonesia Youth Congress ini menjadi wadah bagi berbagai tokoh lintas sektor untuk menyuarakan kekhawatiran mereka.

Selain Ikrar Nusa Bakti dan Firdaus Syam, acara ini juga menghadirkan narasumber kompeten lainnya, di antaranya Direktur Eksekutif LIMA Indonesia Ray Rangkuti, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, serta Koordinator Kampanye Eksekutif Walhi Nasional Uli Arta Siagian.

Kehadiran para pakar dan aktivis ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai risiko kembalinya dwifungsi militer dalam format baru.