- KPK mengungkap kerentanan korupsi pada tata kelola pemilu 2025 akibat tingginya biaya politik yang memicu praktik transaksional.
- Pelanggaran etik penyelenggara dan sistem kandidasi partai yang transaksional menurunkan integritas demokrasi serta memicu perilaku koruptif.
- KPK merekomendasikan reformasi pembiayaan kampanye, penggunaan sistem elektronik, serta penguatan penegakan hukum untuk mencegah kecurangan dalam pemilu.
Terakhir, KPK menegaskan perlunya memperkuat penegakan hukum pemilu dengan memperjelas norma, memperluas subjek hukum menjadi setiap orang sebagai pemberi dan penerima, serta menyelaraskan regulasi pemilu legislatif dan pilkada.
TERPOPULER
