Dipolisikan Kasus Penistaan Agama, JK Larang Umat Islam Demo Bela Dirinya: Jangan!

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Sabtu, 18 April 2026 | 19:17 WIB
Dipolisikan Kasus Penistaan Agama, JK Larang Umat Islam Demo Bela Dirinya: Jangan!
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan dirinya sama sekali tidak sedang membahas dogma atau ideologi agama terkait pernyataannya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung dilaporkan ke polisi. (Suara.com/Bagaskara)
  • JK meminta pendukungnya membatalkan aksi demonstrasi di Jakarta dan Makassar terkait tuduhan penistaan agama terhadap dirinya.
  • GAMKI dan sejumlah organisasi melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026 atas dugaan penistaan.
  • Jusuf Kalla memaafkan pihak pelapor dan menyerahkan proses hukum kepada tim hukum serta masyarakat yang merasa tersinggung.

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), meminta para pendukungnya dan umat Islam untuk mengurungkan niat melakukan aksi demonstrasi terkait laporan polisi yang menuduhnya melakukan penistaan agama.

JK menegaskan, bahwa dirinya telah berupaya meredam gejolak massa di berbagai daerah, termasuk di Makassar dan Jakarta.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga hadir saat dirinya menggelar konferensi pers hari ini untuk memastikan suasana di masjid-masjid tetap kondusif dan tidak terprovokasi.

"Orang Islam mau demo, (saya bilang) jangan. Karena itu saya undang Sekjen DMI (di sini) supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak, 'Bagaimana Pak, kita lawan?' Saya bilang jangan, jangan," ujar JK dalam konferensi persnya di Kediamannya di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Secara khusus, JK menyoroti rencana aksi besar-besaran yang sempat direncanakan di kampung halamannya, Makassar.

Ia secara tegas memberikan instruksi agar aksi tersebut tidak dilaksanakan.

"Di Makassar mau demo besar-besaran, (saya bilang) jangan. Subhan, kasih pengumuman, tidak boleh demo," tegas JK.

Meskipun melarang aksi turun ke jalan, JK menyadari bahwa banyak lapisan masyarakat yang merasa tersinggung dengan pelaporan tersebut.

Ia menyerahkan sepenuhnya urusan legalitas kepada tim hukum dan aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh fitnah tersebut.

"Banyak masyarakat yang mau (lapor balik) karena tersinggung. Bukan saya yang mau mengambil hukum, tapi masyarakat yang mau mengadukan ke hukum. Saya diam saja, tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau dia mau. Sudah puluhan orang Islam akan adukan semuanya," ungkapnya.

Saat ditanya apakah dirinya secara pribadi akan menempuh jalur hukum, JK mengisyaratkan bahwa langkah tersebut sudah cukup diwakili oleh tim hukum dan gelombang laporan dari masyarakat yang merasa difitnah.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) [Suara.com/Tim Media JK]
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) [Suara.com/Tim Media JK]

"Ya karena sudah banyak yang mau (melapor). Buat apa saya? Tapi hukum akan berjalan bagi yang memfitnah yang tidak benar," kata dia.

Secara personal, JK menyatakan telah memaafkan pihak-pihak yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya di UGM.

"Saya sendiri mudah-mudahan Tuhan memaafkan dia, mengampuni," katanya.

JK menutup pernyataannya dengan kembali menyinggung video dokumenter sejarah konflik yang diputarnya di awal acara. Ia meminta publik dan media melihat fakta sejarah secara objektif ketimbang mempercayai potongan video yang dijadikan dasar laporan.

"Benar enggak yang fitnah itu? Bagaimana Anda melihat film ini dan sejarahnya?" pungkas JK kepada para jurnalis.

Diketahui, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik dan perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya, Minggu (12/4/2026) malam.

Laporan itu dilakukan usai menilai pernyataan JK dalam sebuah ceramah menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat, terlebih di media sosial.

Adapun laporan polisi tersebut teregister dengan nomor STTLP II/2546/IV2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal Minggu 12 April, sekitar pukul 20.46 WIB.

Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon.

Dalam pertemuan itu, mereka sepakat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum karena dinilai telah melukai perasaan umat Kristen.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

JK Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Kasus Dugaan Penistaan Agama: Mereka Memfitnah Saya!

JK Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Kasus Dugaan Penistaan Agama: Mereka Memfitnah Saya!

News | Sabtu, 18 April 2026 | 19:01 WIB

JK Klarifikasi Pernyataan Soal Poso-Ambon: Saya Bicara Realita Sosiologis, Bukan Dogma Agama

JK Klarifikasi Pernyataan Soal Poso-Ambon: Saya Bicara Realita Sosiologis, Bukan Dogma Agama

News | Sabtu, 18 April 2026 | 18:40 WIB

Dipolisikan karena Tuduhan Penistaan Agama, JK: Ceramah di UGM Adalah Tentang Perdamaian

Dipolisikan karena Tuduhan Penistaan Agama, JK: Ceramah di UGM Adalah Tentang Perdamaian

News | Sabtu, 18 April 2026 | 18:06 WIB

Tepis Tudingan Penistaan Agama, JK Putar Video Konflik Poso dan Maluku: Itu Sejarah Kekejaman

Tepis Tudingan Penistaan Agama, JK Putar Video Konflik Poso dan Maluku: Itu Sejarah Kekejaman

News | Sabtu, 18 April 2026 | 17:52 WIB

Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK

Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:12 WIB

Terkini

Pramono Sebut Kelenteng Tian Fu Gong Bisa Jadi Ikon Wisata Religi Jakarta

Pramono Sebut Kelenteng Tian Fu Gong Bisa Jadi Ikon Wisata Religi Jakarta

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 22:27 WIB

Bidik Kursi Ketum BM PAN, Riyan Hidayat Tegaskan Tegak Lurus ke Zulhas dan Dukung Program Prabowo

Bidik Kursi Ketum BM PAN, Riyan Hidayat Tegaskan Tegak Lurus ke Zulhas dan Dukung Program Prabowo

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 22:05 WIB

Tensi Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda, Stabilitas Dolar dan Pasar Saham Mulai Kalem

Tensi Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda, Stabilitas Dolar dan Pasar Saham Mulai Kalem

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 21:27 WIB

Skandal LCC 4 Pilar MPR RI 2026: Anatomi Ketidakadilan di Atas Panggung Konstitusi

Skandal LCC 4 Pilar MPR RI 2026: Anatomi Ketidakadilan di Atas Panggung Konstitusi

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 21:15 WIB

Gubernur John Tabo Polisikan Penyebar Voice Note Tuduhan Provokasi Konflik di Wamena

Gubernur John Tabo Polisikan Penyebar Voice Note Tuduhan Provokasi Konflik di Wamena

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 20:15 WIB

Pernyataan Orang Desa Tak Pakai Dolar Menyesatkan, FKBI Ingatkan Prabowo RI Ketergantungan Impor

Pernyataan Orang Desa Tak Pakai Dolar Menyesatkan, FKBI Ingatkan Prabowo RI Ketergantungan Impor

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 19:15 WIB

Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah

Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 18:10 WIB

BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Aceh

BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Aceh

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 18:04 WIB

Cegah Perang Suku Pecah Lagi, 300 Pasukan Brimob Dikirim ke Wamena

Cegah Perang Suku Pecah Lagi, 300 Pasukan Brimob Dikirim ke Wamena

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 17:59 WIB

Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan

Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 17:05 WIB