Dipolisikan Kasus Penistaan Agama, JK Larang Umat Islam Demo Bela Dirinya: Jangan!

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Sabtu, 18 April 2026 | 19:17 WIB
Dipolisikan Kasus Penistaan Agama, JK Larang Umat Islam Demo Bela Dirinya: Jangan!
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan dirinya sama sekali tidak sedang membahas dogma atau ideologi agama terkait pernyataannya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung dilaporkan ke polisi. (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • JK meminta pendukungnya membatalkan aksi demonstrasi di Jakarta dan Makassar terkait tuduhan penistaan agama terhadap dirinya.
  • GAMKI dan sejumlah organisasi melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026 atas dugaan penistaan.
  • Jusuf Kalla memaafkan pihak pelapor dan menyerahkan proses hukum kepada tim hukum serta masyarakat yang merasa tersinggung.

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), meminta para pendukungnya dan umat Islam untuk mengurungkan niat melakukan aksi demonstrasi terkait laporan polisi yang menuduhnya melakukan penistaan agama.

JK menegaskan, bahwa dirinya telah berupaya meredam gejolak massa di berbagai daerah, termasuk di Makassar dan Jakarta.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga hadir saat dirinya menggelar konferensi pers hari ini untuk memastikan suasana di masjid-masjid tetap kondusif dan tidak terprovokasi.

"Orang Islam mau demo, (saya bilang) jangan. Karena itu saya undang Sekjen DMI (di sini) supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak, 'Bagaimana Pak, kita lawan?' Saya bilang jangan, jangan," ujar JK dalam konferensi persnya di Kediamannya di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Secara khusus, JK menyoroti rencana aksi besar-besaran yang sempat direncanakan di kampung halamannya, Makassar.

Ia secara tegas memberikan instruksi agar aksi tersebut tidak dilaksanakan.

"Di Makassar mau demo besar-besaran, (saya bilang) jangan. Subhan, kasih pengumuman, tidak boleh demo," tegas JK.

Meskipun melarang aksi turun ke jalan, JK menyadari bahwa banyak lapisan masyarakat yang merasa tersinggung dengan pelaporan tersebut.

Ia menyerahkan sepenuhnya urusan legalitas kepada tim hukum dan aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh fitnah tersebut.

baca juga

"Banyak masyarakat yang mau (lapor balik) karena tersinggung. Bukan saya yang mau mengambil hukum, tapi masyarakat yang mau mengadukan ke hukum. Saya diam saja, tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau dia mau. Sudah puluhan orang Islam akan adukan semuanya," ungkapnya.

Saat ditanya apakah dirinya secara pribadi akan menempuh jalur hukum, JK mengisyaratkan bahwa langkah tersebut sudah cukup diwakili oleh tim hukum dan gelombang laporan dari masyarakat yang merasa difitnah.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) [Suara.com/Tim Media JK]
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) [Suara.com/Tim Media JK]

"Ya karena sudah banyak yang mau (melapor). Buat apa saya? Tapi hukum akan berjalan bagi yang memfitnah yang tidak benar," kata dia.

Secara personal, JK menyatakan telah memaafkan pihak-pihak yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya di UGM.

"Saya sendiri mudah-mudahan Tuhan memaafkan dia, mengampuni," katanya.

JK menutup pernyataannya dengan kembali menyinggung video dokumenter sejarah konflik yang diputarnya di awal acara. Ia meminta publik dan media melihat fakta sejarah secara objektif ketimbang mempercayai potongan video yang dijadikan dasar laporan.

"Benar enggak yang fitnah itu? Bagaimana Anda melihat film ini dan sejarahnya?" pungkas JK kepada para jurnalis.

Diketahui, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik dan perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya, Minggu (12/4/2026) malam.

Laporan itu dilakukan usai menilai pernyataan JK dalam sebuah ceramah menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat, terlebih di media sosial.

Adapun laporan polisi tersebut teregister dengan nomor STTLP II/2546/IV2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal Minggu 12 April, sekitar pukul 20.46 WIB.

Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon.

Dalam pertemuan itu, mereka sepakat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum karena dinilai telah melukai perasaan umat Kristen.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

JK Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Kasus Dugaan Penistaan Agama: Mereka Memfitnah Saya!

JK Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Kasus Dugaan Penistaan Agama: Mereka Memfitnah Saya!

News | Sabtu, 18 April 2026 | 19:01 WIB

JK Klarifikasi Pernyataan Soal Poso-Ambon: Saya Bicara Realita Sosiologis, Bukan Dogma Agama

JK Klarifikasi Pernyataan Soal Poso-Ambon: Saya Bicara Realita Sosiologis, Bukan Dogma Agama

News | Sabtu, 18 April 2026 | 18:40 WIB

Dipolisikan karena Tuduhan Penistaan Agama, JK: Ceramah di UGM Adalah Tentang Perdamaian

Dipolisikan karena Tuduhan Penistaan Agama, JK: Ceramah di UGM Adalah Tentang Perdamaian

News | Sabtu, 18 April 2026 | 18:06 WIB

Tepis Tudingan Penistaan Agama, JK Putar Video Konflik Poso dan Maluku: Itu Sejarah Kekejaman

Tepis Tudingan Penistaan Agama, JK Putar Video Konflik Poso dan Maluku: Itu Sejarah Kekejaman

News | Sabtu, 18 April 2026 | 17:52 WIB

Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK

Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:12 WIB

Terkini

Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay

Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay

Bisnis | Senin, 20 Juli 2026 | 23:07 WIB

Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub

Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub

Your Say | Senin, 20 Juli 2026 | 22:52 WIB

Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI

Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI

Bri | Senin, 20 Juli 2026 | 22:40 WIB

Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK

Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK

Foto | Senin, 20 Juli 2026 | 22:24 WIB

Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029

Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029

News | Senin, 20 Juli 2026 | 22:15 WIB

Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia

Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia

Bola | Senin, 20 Juli 2026 | 21:37 WIB

Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?

Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?

Health | Senin, 20 Juli 2026 | 21:27 WIB

Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati

Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati

Lifestyle | Senin, 20 Juli 2026 | 21:16 WIB

Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret

Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret

News | Senin, 20 Juli 2026 | 21:15 WIB

Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus

Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus

News | Senin, 20 Juli 2026 | 21:13 WIB

×