- Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera memitigasi dampak ketidakpastian geopolitik global terhadap stabilitas harga energi nasional.
- Pemerintah diminta memberikan transparansi dan penjelasan jelas mengenai alasan serta proyeksi kenaikan harga BBM non-subsidi kepada masyarakat.
- DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan skenario terburuk untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi yang matang guna mengantisipasi dampak ketidakpastian geopolitik global terhadap stabilitas harga energi di dalam negeri.
Hal ini merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai dikhawatirkan dapat menekan daya beli masyarakat.
Ia menekankan bahwa di tengah situasi geopolitik yang semakin tidak menentu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait harus memiliki kesiapan ekstra dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
"Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan. Adanya kenaikan harga BBM non-subsidi tentu saja harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan," ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Lebih lanjut, Puan meminta transparansi penuh dari pemerintah terkait fluktuasi harga energi.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proyeksi harga ke depan agar tidak menimbulkan kegaduhan atau kepanikan yang berujung pada migrasi besar-besaran dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
"Apakah harga tersebut akan terus naik ataukah tidak, dan evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala," tegasnya.
Puan juga mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konflik atau perang di berbagai belahan dunia, imbas ekonomi yang ditimbulkan melalui jalur komoditas energi tetap sangat nyata.
DPR RI mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi skenario terburuk jika konflik geopolitik berlangsung dalam jangka panjang.
"DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa antisipasi adalah kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi global yang serba tidak pasti.
"Sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi," pungkasnya.