Studi CREA: Hilirisasi Nikel RI Masih Didominasi Baja Tahan Karat, Belum Untuk EV

Suara.com - Ketergantungan industri hilirisasi nikel Indonesia pada batu bara dan pasar baja tahan karat dinilai menghambat peluang masuk ke rantai pasok kendaraan listrik (EV) global.

Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengungkap sebagian besar produksi nikel nasional masih terserap ke sektor baja tahan karat.

Dalam laporan bertajuk “Indonesia's Nickel: Aimed at EVs, but Still Parked in Stainless Steel”, disebutkan bahwa 83 persen produksi nikel Indonesia pada 2025 digunakan untuk baja tahan karat, sementara hanya 17 persen yang dialokasikan untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Temuan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ambisi Indonesia menjadi pemain utama dalam industri EV global dengan struktur industri nikel saat ini.

Pasalnya, baja tahan karat masih erat kaitannya dengan industri berbasis bahan bakar fosil, termasuk kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) yang hingga kini masih mendominasi pasar global.

Di sisi lain, industri nikel Indonesia juga masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive berbasis batu bara. Kapasitas PLTU captive bahkan diproyeksikan mencapai 31 gigawatt (GW), yang memperkuat jejak karbon dalam proses produksi nikel.

Analis Industri CREA, Syahdiva Moezbar, menilai kondisi ini menunjukkan bahwa ambisi hilirisasi nikel untuk mendukung kendaraan listrik belum diimbangi kesiapan teknologi dan rantai pasok domestik.

Ia menekankan pentingnya pengembangan teknologi pemurnian nikel seperti High-Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk meningkatkan produksi turunan bernilai tinggi.

Saat ini, sekitar 80 persen produksi nikel Indonesia masih menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), yang lebih banyak ditujukan untuk kebutuhan baja tahan karat dan membutuhkan energi lebih besar.

Selain persoalan teknologi dan energi, tantangan juga datang dari perubahan tren global. Penggunaan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP), yang tidak membutuhkan nikel, kini mendominasi lebih dari 80 persen pasar China dan mulai diadopsi di Eropa. Tren ini berpotensi menekan permintaan nikel untuk kendaraan listrik di masa depan.

CREA juga menyoroti bahwa tingginya emisi dari industri nikel Indonesia dapat menjadi hambatan dalam menembus pasar global, terutama di tengah kebijakan lingkungan yang semakin ketat. Uni Eropa, misalnya, mulai menerapkan regulasi baterai yang mewajibkan pelaporan jejak karbon, yang dapat memengaruhi daya saing produk nikel Indonesia.

Analis CREA lainnya, Katherine, menyebutkan bahwa upaya mengurangi ketergantungan pada PLTU captive bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga strategi industri jangka panjang. Menurutnya, pengembangan industri nikel perlu diiringi dengan pemanfaatan energi terbarukan dan perencanaan lokasi industri yang lebih terintegrasi.

“Tanpa pergeseran ke teknologi rendah karbon, nikel hijau berisiko hanya menjadi label tanpa nilai tambah,” ujarnya.

Laporan ini menyimpulkan bahwa reformasi industri nikel—mulai dari dekarbonisasi energi hingga adopsi teknologi pengolahan yang lebih bersih—menjadi kunci agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari transisi global menuju energi bersih.