China Tuding AS Biang Kerok Ketegangan Nuklir Iran, Beijing Ogah Tunduk ke Trump

Galih Prasetyo

Rabu, 22 April 2026 | 10:57 WIB
China Tuding AS Biang Kerok Ketegangan Nuklir Iran, Beijing Ogah Tunduk ke Trump
Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Presiden China Xi Jinping. (foto: tim media Presiden Prabowo).
  • Pemerintah China menuding Amerika Serikat sebagai penyebab utama krisis nuklir Iran akibat penarikan diri dari kesepakatan JCPOA tahun 2018.
  • Kementerian Luar Negeri China mengkritik serangan militer AS dan Israel terhadap Iran yang terjadi antara 2025 hingga awal 2026.
  • China menolak bergabung dalam perundingan pengendalian senjata nuklir trilateral karena menilai jumlah hulu ledaknya jauh lebih kecil daripada AS.

Suara.com - Pemerintah China secara terbuka menuding Amerika Serikat sebagai penyebab utama meningkatnya ketegangan terkait program nuklir Iran.

Dalam laporan terbaru terkait implementasi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Beijing juga menegaskan penolakannya untuk bergabung dalam perjanjian pengendalian senjata nuklir New START.

Perjanjian New START merupakan pakta pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia yang ditandatangani tahun 2010 untuk membatasi hulu ledak nuklir strategis dan sistem pengirimannya.

Laporan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China pada 20 April itu menyoroti isu nuklir Iran sebagai fokus utama, di tengah konflik yang masih berlangsung antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel.

Media South China Morning Post melaporkan, Beijing mendesak Washington menunjukkan itikad politik untuk mengembalikan dialog dan menghentikan aksi militer.

ILUSTRASI perang nuklir (BBC)
ILUSTRASI perang nuklir (BBC)

China secara tegas mengkritik serangan udara yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran pada pertengahan 2025 hingga awal 2026.

“Tindakan tersebut telah melanggar hukum internasional dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian isi laporan tersebut.

Beijing juga menilai keputusan Washington keluar dari kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018 sebagai penyebab krisis nuklir saat ini.

Langkah tersebut dinilai melemahkan mekanisme pengawasan terhadap program nuklir Teheran.

Kesepakatan JCPOA sendiri ditandatangani pada 2015 antara Iran dan negara-negara besar, termasuk AS di era Presiden Barack Obama.

Namun, pada masa pemerintahan Donald Trump, AS menarik diri secara sepihak, memicu ketidakpastian baru dalam upaya pengendalian nuklir Iran.

Di tengah kebuntuan diplomasi, perundingan terbaru yang digelar di Pakistan awal April juga berakhir tanpa kesepakatan.

Selain isu Iran, China juga menegaskan penolakannya terhadap usulan perundingan pengendalian senjata trilateral bersama AS dan Rusia.

Beijing menilai gagasan tersebut tidak adil dan tidak realistis, mengingat jumlah hulu ledak nuklir China jauh lebih kecil dibanding dua negara tersebut.

“Negara dengan persenjataan nuklir terbesar harus mengambil tanggung jawab utama dalam pengurangan secara signifikan,” tulis laporan itu.

China menegaskan pihaknya tetap menjalankan kebijakan penahanan maksimum dalam pengembangan senjata nuklir.

Beijing juga mengkritik sistem pertahanan rudal AS yang dikenal sebagai Golden Dome, yang dinilai dapat merusak stabilitas strategis global.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Negara Ini Tolak Kehadiran Mobil Listrik China Karena Dinilai Ancam Industri Lokal

Negara Ini Tolak Kehadiran Mobil Listrik China Karena Dinilai Ancam Industri Lokal

Otomotif | Rabu, 22 April 2026 | 10:47 WIB

Tumpahan Minyak Raksasa di Teluk Persia, Perang AS vs Iran Picu Bencana Ekologis

Tumpahan Minyak Raksasa di Teluk Persia, Perang AS vs Iran Picu Bencana Ekologis

News | Rabu, 22 April 2026 | 10:20 WIB

Julukan Scambodia Picu Amarah Phnom Penh, Pemerintah Kamboja Serang Media AS

Julukan Scambodia Picu Amarah Phnom Penh, Pemerintah Kamboja Serang Media AS

News | Rabu, 22 April 2026 | 09:56 WIB

Rupiah Melemah Hari Ini, Dolar AS Naik ke Rp17.164 Jelang Pengumuman BI

Rupiah Melemah Hari Ini, Dolar AS Naik ke Rp17.164 Jelang Pengumuman BI

Bisnis | Rabu, 22 April 2026 | 09:38 WIB

Silent Treatment Ala Iran Usai Trump Umumkan Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu

Silent Treatment Ala Iran Usai Trump Umumkan Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu

News | Rabu, 22 April 2026 | 09:38 WIB

Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu

Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu

News | Rabu, 22 April 2026 | 07:44 WIB

Terkini

BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?

BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 08:55 WIB

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:27 WIB

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:24 WIB

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB