Klaim Donald Trump Rezim Iran Pecah Terbantahkan dari Kenyataan Ini

Suara.com - Donald Trump menyebut pemerintahan Iran sedang mengalami keretakan struktural yang sangat parah di tengah upaya negosiasi gencatan senjata.

Tudingan ini muncul setelah delegasi Teheran absen dalam pertemuan lanjutan bersama Wakil Presiden JD Vance di Pakistan.

Padahal, realitas di lapangan menunjukkan faksi-faksi politik Iran justru semakin merapat demi menghadapi ancaman eksistensial perang.

Struktur kekuasaan baru kini terbentuk untuk memastikan Republik Islam tetap satu suara dalam menghadapi tekanan eksternal Amerika Serikat.

Kekuatan kolektif ini muncul sebagai respons atas hilangnya tokoh-tokoh kunci militer dan politik akibat serangan musuh.

Profesor pemerintahan dari Georgetown University Qatar, Mehrat Kamrava, menilai pandangan Gedung Putih tersebut merupakan sebuah kesalahan fatal.

“Saya pikir itu adalah salah membaca kepemimpinan Iran secara serius,” kata Kamrava kepada Becky Anderson dari CNN.

“Kepemimpinan telah cukup kohesif, dan kita telah melihat ini dalam pelaksanaan perang dan negosiasi,” tambahnya menjelaskan situasi terkini.

Meskipun Ayatollah Ali Khamenei telah tiada, para pejabat lintas spektrum politik kini duduk bersama menentukan arah negara.

Mereka dipaksa mengesampingkan rivalitas internal demi menjaga kelangsungan hidup rezim dari ancaman kehancuran total.

Kendali Kolektif di Tengah Absensi Mojtaba

Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft mencatat bahwa lingkaran kekuasaan Iran saat ini justru lebih selaras.

“Faksi-faksi kepemimpinan Iran yang berbeda lebih selaras sekarang dibandingkan sebelum perang,” ungkap Parsi kepada CNN.

“Karena ini adalah lingkaran yang jauh lebih kecil… lingkaran ini lebih bersatu mengenai strategi yang mereka gunakan dalam perang,” jelasnya.

Sikap publik Teheran tetap konsisten dengan menolak hadir di meja runding selama blokade pelabuhan belum dicabut.

Mereka juga menuduh Washington tidak memiliki keseriusan dalam mencari solusi diplomatik yang adil bagi kedua belah pihak.

Republik Islam kini menonjolkan sosok Mohammad Bagher Ghalibaf sebagai representasi tunggal persatuan nasional mereka di kancah internasional.

Ketua Parlemen sekaligus mantan komandan Garda Revolusi ini memimpin tim negosiasi dengan komposisi pejabat yang sangat beragam.

Mehdi Tabatabai, wakil juru bicara kepresidenan Iran, menegaskan bahwa isu keretakan hanyalah alat propaganda lawan yang sudah usang.

“Pembicaraan tentang perpecahan di antara pejabat senior adalah taktik politik dan propaganda yang melelahkan oleh musuh-musuh Iran,” tulis Tabatabai di media sosial X.

“Persatuan dan konsensus antara medan perang, publik, dan diplomat saat ini telah luar biasa dan patut diperhatikan,” tegasnya lagi.

Perubahan Mekanisme Pengambilan Keputusan Strategis

Kondisi Supreme Leader yang baru, Mojtaba Khamenei, yang dikabarkan cedera atau bersembunyi, mengubah cara kerja sistem birokrasi Iran.

Tanpa instruksi harian yang spesifik, para pejabat tinggi kini memiliki ruang manuver yang lebih luas dalam memutuskan kebijakan.

Hamidreza Azizi dari German Institute for International and Security Affairs menyebut sistem lama yang bergantung pada satu individu telah bergeser.

“Sistem ini sekarang beroperasi dengan cara yang berbeda. Di masa lalu kita memiliki institusi… yang seharusnya mendiskusikan masalah strategis dan menyajikan catatan penasihat kepada pemimpin tertinggi untuk dia membuat keputusan akhir,” ujar Azizi.

“Akses ke pemimpin tertinggi tidak bisa teratur sebagaimana mestinya,” katanya sembari menekankan bahwa ini memberikan keleluasaan bagi pejabat lain.

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran memasuki fase kritis setelah serangkaian operasi militer yang melumpuhkan struktur kepemimpinan tradisional Teheran.

Di bawah tekanan pemerintahan Donald Trump, Iran dipaksa melakukan reorganisasi kekuasaan secara cepat dari sistem sentralistik di bawah Ayatollah Ali Khamenei menjadi struktur komando perang kolektif.

Ketidakhadiran fisik Mojtaba Khamenei di ruang publik menciptakan dinamika baru di mana para elit politik dan militer harus bersatu demi menghindari kekalahan total sambil menghadapi tekanan dari kelompok garis keras domestik.