REGIONAL:
- Menkeu Purbaya mengusulkan pungutan tarif kapal internasional di Selat Malaka, namun ditolak tegas oleh Malaysia dan Singapura.
- AS disebut mengincar akses di Selat Malaka sebagai jalur alternatif strategis akibat ketegangan global di Selat Hormuz.
- Menlu Sugiono menegaskan wacana pungutan tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang menjamin hak lintas bebas kapal internasional.
Suara.com - Celetukan Menkeu Purbaya soal pungutan tarif ke kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka jadi perhatian publik internasional dan negara tetangga.
Pihak Malaysia dan Singapura tegas menolak wacana Purbaya tersebut. Kedua negara tersebut berprinsip selat Malaka harus bebas dari pungutan apapun untuk kapal internasional yang melintas.
Menariknya, salah satu media Malaysia, Says, mengulas perihal dugaan keinginan pihak Amerika Serikat yang tengah mencari jalur perayaan baru di tengah penutupan selat Hormuz oleh Iran.
Dalam laporan berjudul, The US Has Its Eyes On The Strait Of Melaka. Here’s What It Means For Malaysia, disebutkan kondisi ini tak berselang lama setelah isu soal permintaan akses militer AS di langit Indonesia.
Menurut analis keamanan Malaysia, Munira Mustaffa, menilai langkah Washington tidak lepas dari dinamika global yang lebih luas.
“AS sedang mencari titik tekanan baru di jalur perdagangan strategis,” ujarnya kepada Says seperti dikutip, Kamis (24/4).
![Wacana Indonesia untuk mengenakan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka kembali memicu perdebatan internasional. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/24/94715-selat-malaka.jpg)
Menurutnya, Selat Malaka kini dipandang sebagai jalur alternatif penting di tengah ketegangan di Selat Hormuz.
Selat Malaka sendiri menghubungkan Samudra Hindia dan Laut China Selatan serta menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.
Sekitar sepertiga perdagangan global dan lebih dari separuh distribusi minyak serta gas dunia melewati perairan ini setiap tahun.
Bagi Malaysia, Selat Malaka bukan sekadar jalur internasional, tetapi urat nadi ekonomi nasional.
Dua pelabuhan utama, Port Klang dan Port of Tanjung Pelepas, sangat bergantung pada arus kapal yang melintasi perairan tersebut.
“Gangguan sekecil apa pun di Selat Malaka bisa berdampak langsung pada ekonomi Malaysia,” kata Munira.
Meski Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama ini bekerja sama menjaga keamanan selat, munculnya isu akses militer AS dinilai berpotensi menguji kesepakatan yang suda ada.
Sementara itu, menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin menegaskan tidak ada alasan bagi negara mana pun untuk mengambil alih atau mengendalikan Selat Malaka.
Nordin menilai jalur pelayaran strategis tersebut tetap aman dan berada dalam kendali negara-negara pesisir.
“Tidak ada alasan bagi negara mana pun, baik kecil maupun besar, untuk menyatakan keinginan menguasai Selat Malaka,” ujarnya dalam pernyataan usai penutupan Defence Services Asia (DSA) dan Natsec Asia 2026 di Kuala Lumpur seperti dilansir dari The Edge Malaysia.
Menurutnya, Malaysia, Thailand, Singapura dan Indonesia telah memiliki kapasitas penuh untuk mengelola keamanan dan kelancaran jalur perdagangan internasional tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono langsung angkat bicara soal wacana Purbaya yang buat negara tetangga Indonesia ketar ketir tersebut.
Sugiono menyebut wacana tersebut bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB.
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan menjamin hak lintas bebas bagi kapal internasional.
TERPOPULER
