- Pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif Iran secara resmi menolak klaim perpecahan internal yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
- Para pejabat Iran menegaskan persatuan nasional dalam menghadapi agresi militer Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026.
- Negosiasi perdamaian di Islamabad gagal karena Iran tidak mempercayai komitmen Amerika Serikat terkait tuntutan penarikan pasukan dan sanksi.
Suara.com - Pimpinan tertinggi eksekutif, legislatif, dan yudikatif Iran melancarkan serangan balik terpadu terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyusul klaim provokatifnya mengenai adanya perpecahan internal di Teheran.
Dalam pernyataan bersama yang langka, Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa Iran bersatu di bawah satu komando untuk menghadapi agresi militer rezim Trump dan Israel.
Ketegangan semakin memuncak setelah Trump mencoba melakukan adu domba dengan mengklasifikasikan pejabat Iran ke dalam kelompok ekstremis dan moderat di tengah masa gencatan senjata yang rapuh.
![Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf ancam Rezim Zionis Israel terkait serangan ke Lebanon. Ia sebut waktu hampir habis dan siap beri reaksi keras.[ncr-iran.org]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/10/36432-mohammad-bagher-qalibaf.jpg)
Para pejabat tinggi Iran melalui media sosial menyampaikan pesan kuat yang menekankan tema persatuan nasional dan perlawanan tanpa kompromi terhadap tekanan asing.
Pezeshkian, Qalibaf, dan Ejei secara tegas menolak narasi Barat yang mencoba memecah belah loyalitas rakyat terhadap ideologi revolusi di tengah krisis keamanan kawasan.
Presiden Masoud Pezeshkian menuliskan di platform X bahwa tidak ada kategori "garis keras" atau "moderat" dalam kamus politik nasional mereka saat ini.
Persatuan Besi Menghadapi Agresi Amerika Serikat

"Di Iran tidak ada 'garis keras' atau 'moderat'. Kami semua adalah orang Iran dan revolusioner," tulis Pezeshkian dalam unggahannya yang viral dikutip dari Tasnim News, Jumat (24/4/2026).
Ia menambahkan bahwa dengan persatuan besi antara bangsa dan negara serta ketaatan kepada Pemimpin, mereka akan membuat agresor menyesal atas tindakannya.
Pernyataan emosional Pezeshkian ditutup dengan seruan religius yang kuat bagi seluruh rakyat Iran yang sedang berada di bawah ancaman perang.
"Satu Tuhan, satu bangsa, satu pemimpin, satu jalan; kemenangan bagi Iran, lebih berharga daripada nyawa," tambahnya.
Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf juga merilis pernyataan serupa sebagai upaya terkoordinasi untuk menunjukkan kesolidan tiga cabang kekuasaan Iran kepada dunia.
Kegagalan Diplomasi di Tengah Konflik Berdarah
Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei menggunakan bahasa yang lebih keras untuk mengecam pernyataan Trump yang ia sebut sebagai konstruksi politik Barat yang tidak bermakna.
"Presiden AS yang tercela harus tahu bahwa istilah seperti 'garis keras' dan 'moderat' adalah konstruksi yang tidak berarti dalam wacana politik Barat," tegasnya.
Ia menekankan bahwa di Iran, semua kelompok kini berdiri bersatu dalam keselarasan penuh dengan Pemimpin Tertinggi untuk melawan ancaman militer dari luar.
Reaksi keras dari Teheran dipicu oleh pengumuman Trump mengenai perpanjangan gencatan senjata yang disertai klaim bahwa pemerintah Iran sedang mengalami keretakan serius.
Trump mengklaim langkah perpanjangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah Iran terpecah secara serius, narasi yang langsung dibantah mentah-mentah oleh Teheran.
Perlawanan 40 Hari Teheran
Konflik terbuka ini bermula pada 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel memulai perang skala besar tanpa provokasi terhadap kedaulatan Iran.
Dalam agresi awal tersebut, AS dan Israel melakukan tindakan dengan menewaskan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Ali Khamenei serta beberapa komandan militer tingkat tinggi.
Sebagai balasan, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan serangkaian operasi rudal dan drone yang menghantam aset militer AS dan Israel selama lebih dari 40 hari.
Serangan balasan Iran dilaporkan menimbulkan kerusakan signifikan dan melumpuhkan sejumlah kekuatan militer lawan di kawasan Timur Tengah.
Gencatan senjata selama dua pekan akhirnya disepakati pada 8 April, yang kemudian diikuti meja negosiasi intensif di Islamabad, Pakistan.
Dalam perundingan tersebut, Iran mengajukan 10 poin rencana perdamaian yang menuntut penarikan total pasukan AS dan pencabutan seluruh sanksi ekonomi.
Meski telah berlangsung selama 21 jam, negosiasi berakhir tanpa kesepakatan karena Iran menyatakan tidak memiliki kepercayaan terhadap komitmen Amerika Serikat.