Warga Harus Tempuh 7 Jam untuk Berobat, Harapan RSUD Rodo Fabo Waropen Kini di Ujung Tanduk

Suara.com - Program Public Health Transformation Center (PHTC) sebagai inisiatif strategis atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto terancam tidak terealisasi. Program ini dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun hingga saat ini, pemenang tender sama sekali belum berkontrak, meski telah lebih dari 60 hari sejak pemenang diumumkan.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya rencana pembatalan pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo di Kabupaten Waropen oleh Kementerian Kesehatan.

Dugaan praktik tidak transparan dalam proses pengadaan proyek negara kembali mencuat. Sorotan mengarah pada ancaman pembatalan mendadak terhadap pemenang tender proyek Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan/Renovasi RSUD Rumah Rodo Fabo dengan nilai lebih dari Rp200 miliar.

Keterlambatan proses penerbitan kontrak melampaui batas waktu wajar semakin memperkuat kekhawatiran publik akan adanya persoalan praktek tidak transparan dalam proses tersebut.

Gejolak kemarahan dan protes masyarakat Waropen kepada pemerintah pusat semakin memanas. Salah satu tokoh masyarakat Waropen, Johannis Suweni menyampaikan protes keras.

Protes keras ini bukan tanpa dasar. Hingga saat ini, masyarakat Waropen masih menghadapi keterbatasan ekstrem dalam mengakses layanan kesehatan.

Untuk mendapatkan penanganan medis yang layak, warga terpaksa menempuh perjalanan panjang menuju kabupaten lain terdekat dengan waktu tempuh mencapai 6 hingga 7 jam, di tengah keterbatasan sarana transportasi yang tidak selalu tersedia.

Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan dalam situasi darurat. Tidak sedikit kasus yang membutuhkan penanganan segera justru berujung pada keterlambatan medis, beberapa warga Waropen yang membutuhkan penanganan kesehatan, meninggal dalam perjalanan, akibat sulitnya akses dan lambannya penanganan.

Situasi inilah yang kemudian memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat, karena harapan akan hadirnya fasilitas kesehatan yang memadai justru terancam batal.

Harapan masyarakat Waropen untuk memiliki rumah sakit sendiri kini berada di ujung ketidakpastian. Gelombang protes pun terus disuarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius Mote, mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung aspirasi dari para kepala suku di wilayah tersebut.

“Iya benar, para kepala suku di Waropen menyampaikan kepada saya terkait dugaan pembatalan pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo. Mereka meminta saya untuk mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan rumah sakit di Waropen pada tahun 2026,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPR Provinsi Papua, Denny Henrry Bonai. Ia menegaskan bahwa kebutuhan rumah sakit di Waropen sudah sangat mendesak.

Selama kurang lebih lima tahun terakhir, masyarakat belum memiliki akses layanan kesehatan yang memadai akibat belum adanya rumah sakit di daerah tersebut.

Ia juga mempertanyakan komitmen dan kepekaan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Waropen.

Di sisi lain, dari hasil penelusuran investigasi, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam proses tender PHTC batch 3, khususnya pada proyek di RSUD rumah Rodo Fabo Waropen Papua.

Dugaan ini semakin memperkuat desakan publik agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap proses pengadaan tersebut.

Jika benar proyek ini dibatalkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas program pemerintah, tetapi juga nyawa masyarakat Waropen yang hingga hari ini masih berjuang mendapatkan akses kesehatan yang layak.