REGIONAL:
- Dirut PT Food Station menyatakan biaya produksi beras membengkak akibat harga gabah petani melebihi aturan pemerintah.
- Perusahaan menghadapi dilema karena aturan HET membatasi harga jual sementara biaya operasional sudah tidak tertutupi.
- Food Station berencana mengusulkan revisi HET serta menggalakkan penjualan beras khusus dan kemasan besar untuk efisiensi.
Suara.com - Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, membeberkan kondisi pelik distribusi beras di Jakarta saat ini.
"Iya, jadi kan kami ini kan tidak boleh menjual di atas HET, karena HET beras premium itu Rp14.900, kemudian untuk beras medium itu Rp13.500 per kilo," ujar Dodot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4/2026).
Sementara gejolak harga gabah di tingkat petani menjadi pemicu utama pembengkakan biaya produksi.
"Sekarang ini harga gabahnya udah naik. Dari HPP pemerintah itu kan Rp6.500, realitasnya di sawah itu sudah Rp7.500," jelas Dodot lagi.
Kondisi tersebut mengakibatkan kalkulasi modal dasar untuk menghasilkan beras menjadi tidak masuk akal, jika disandingkan dengan aturan harga jual resmi.
"Untuk menjadi beras dari gabah tersebut, sederhananya kali dua. Jadi Rp7.500 kali
dua, udah Rp15.000. Itu baru menjadi beras tuh, belum ongkos packaging, ongkos angkut, operasional. Sehingga HPP kami itu sudah di atas HET," tambah Dodot.
Food Station menghadapi dilema lantaran ancaman sanksi hukum dari pemerintah membayangi jika mereka nekat menaikkan harga jual secara sepihak.
"Ini problem, sementara kami nggak boleh menjual di atas HET. Nah, ini nanti kalau kami jual di atas HET, melanggar, terus ada Satgas Pangan," kata Dodot.
Opsi kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) tetap dinilai sebagai jalan keluar paling sahih, agar produsen tetap mampu bernapas di tengah himpitan biaya.
"Harus menaikkan HET solusinya ya, sehingga kami produsen ini masih bisa jualan dengan sedikit margin gitu," tegas Dodot.
Wacana usulan revisi harga rencananya akan disuarakan melalui perhimpunan pelaku industri penggilingan padi nasional dalam waktu dekat.
"Iya, nanti lewat asosiasi ya, Asosiasi Produsen atau Perpadi (Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia)," tutur Dodot.
Selain menanti kebijakan pusat, Food Station juga merancang siasat agar performa keuangan perusahaan tidak terjerembap dalam kerugian.
"Ya, pertama memang kan kami nggak mungkin jual dengan rugi. Kalau kami jual rugi, kan nanti ya performa kami jadi jelek. Terus ya kami antisipasi juga beras yang non-HET," papar Dodot.
Pihaknya mulai menggalakkan diversifikasi penjualan pada komoditas beras khusus, yang harganya tidak dipatok ketat oleh regulasi pemerintah.
"Jadi ada namanya beras khusus ya, beras khusus itu misalnya nih beras organik, beras merah, beras varietas khusus kayak Pandan Wangi, Rojo Lele, terus beras yang dikasih vitamin. Nah, itu tidak ada HET, kami masih ada margin," ungkap Dodot.
Taktik lainnya untuk memangkas biaya operasional adalah dengan mengganti kemasan ritel menjadi penjualan partai besar demi menekan biaya plastik.
"Kami menggalakkan penjualan yang tidak memakai kemasan 5 kiloan. Artinya yang bulk order, yang 25 kilo, yang 50 kilo gitu, sehingga biaya packaging itu bisa kami tekan," ujar Dodot.
Langkah efisiensi lewat subsidi silang dan pengiriman curah diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok pangan bagi warga Jakarta, tanpa mengabaikan kesehatan bisnis BUMD.
"Jadi kami jualan beras yang kemasan 50 kilo gitu ke pedagang-pedagang kaki lima. Sehingga ibu-ibu rumah tangga ya ke warung, cukup membawa packaging sendiri gitu. Itu salah satu caranya, meskipun itu tidak bisa masif," pungkas Dodot.
TERPOPULER
