- DPP APPMBGI menyampaikan evaluasi lapangan terkait program Makan Bergizi Gratis kepada Menko Pangan di Jakarta pada Selasa (28/4).
- Pelaku usaha menyoroti urgensi perbaikan tata kelola, rantai pasok pangan, serta standarisasi keamanan yang belum merata di lapangan.
- Pemerintah akan mengkaji rekomendasi asosiasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas program makan bergizi bagi masyarakat luas.
Suara.com - Asosiasi pelaku usaha dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyodorkan sejumlah catatan lapangan ke pemerintah. Salah satunya soal perlunya pembenahan tata kelola hingga rantai pasok pangan yang dinilai masih jadi tantangan dalam implementasi program tersebut.
Hal itu disampaikan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) saat audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/4).
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, mengatakan rekomendasi yang dibawa merupakan hasil temuan langsung para pelaku di lapangan.
“Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah. Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaankebijakan nasional,” ujar Rivai dalam pernyataannya, Selasa (28/4/2026).
Dalam pertemuan itu, APPMBGI memaparkan lima isu utama yang dianggap krusial. Mulai dari tata kelola program yang perlu diperkuat, rantai pasok pangan yang belum sepenuhnya andal, hingga standar keamanan pangan yang dinilai belum merata di seluruh dapur pelaksana.
Selain itu, asosiasi juga menyoroti pentingnya sertifikasi tenaga pengawas gizi. Langkah ini dianggap perlu untuk menjaga kualitas program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Di sisi lain, pemerintah menyambut masukan tersebut. Zulhas menilai keterlibatan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan efektif di lapangan.
“Program ini untuk rakyat, jadi butuh partisipasi semua pihak, termasuk pelaku usaha yang menjalankan langsung di lapangan,” kata Zulhas.
Meski begitu, sejumlah rekomendasi yang disampaikan APPMBGI masih akan dikaji lebih lanjut dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan asosiasi dalam evaluasi teknis program ke depan.
TERPOPULER
