REGIONAL:
Suara.com - Krisis energi global pada 2026 akibat ketegangan di Selat Hormuz tidak hanya memukul anggaran negara, tetapi juga memberi tekanan besar pada kelas menengah di Indonesia.
Data BPS menunjukkan bahwa proporsi kelas menengah turun menjadi 16,6 persen dari total populasi pada 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelompok menengah kini menjadi semakin rentan, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga energi.
Dalam forum Meningkatkan Ketahanan Energi di Tengah Bara Timur Tengah pada (28/4/2026),ekonom dan peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan bahwa kelompok kelas menengah lah yang paling terdampak saat harga energi meningkat.
Lantas, apa yang membuat kelas menengah begitu rentan?
Fenomena “One Accident Away From Being Poor”
Salah satu faktor utamanya adalah tipisnya jaring pengaman sosial. Berbeda dengan negara maju yang memiliki tunjangan pengangguran (unemployment benefit) dengan bantuan tunai dan pembatuan pencarian lapangan kerja yang cocok, kelas menengah Indonesia tidak memiliki perlindungan serupa.
Akibatnya, ketika terkena mengalami PHK, mereka cenderung kesulitan untuk segera kembali ke pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Banyak yang akhirnya beralih ke sektor informal, seperti ojek online atau pekerjaan serabutan lainnya.
“Kelas menengah itu anekdotnya one accident away from the poor,” ucap Teuku.
Artinya, satu guncangan saja, seperti kehilangan pekerjaan atau krisis kesehatan serta energi, dapat langsung meruntuhkan status ekonomi mereka. Kerentanan ini semakin besar karena banyak dari mereka juga termasuk sandwich generation, yang harus menanggung kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya dan orang tua di saat bersamaan.
“Jadi banyak masyarakat itu yang orang tuanya sudah pensiun, dianya mungkin baru lulus kuliah. Nah, dia harus menanggung orang tuanya,” tegas Teuku.
Beban Energi yang Tak Proporsional
Kerentanan tersebut membuat kelas menengah menjadi kelompok yang paling tertekan jika harga energi naik.
“Dari total konsumsi kelas menengah itu 8,8 persennya habis untuk spending energi. Untuk beli bahan bakar, beli listrik, beli kemudian LED dan sebagainya," ujar Teuku saat memaparkan materi.
Akibatnya, di tengah pendapatan yang terbatas dan tanggungan yang besar, mereka tetap harus menanggung kenaikan biaya energi secara penuh.
Perlunya Intervensi Kebijakan
Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah perlu membuat kebijakan yang berpihak pada kelas menengah.
Seberapa langkah yang disarankan, antara lain menciptakan insentif bagi perusahaan agar membuka lapangan pekerjaan berkualitas, serta memberikan relaksasi pajak, seperti pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna menjaga daya beli masyarakat kelompok menengah.
Tanpa intervensi yang tepat, kelas menengah berisiko akan terus tergerus dan semakin dekat dengan jurang kemiskinan.
Penulis: Natasha Suhendra
TERPOPULER