- Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup untuk melawan praktik oligarki perusak lingkungan di Indonesia.
- Rekam jejak Jumhur sebagai aktivis dinilai mampu memutus pola kolaborasi antara korporasi besar dengan elit politik dan aparatur.
- Langkah tersebut berisiko memicu resistensi internal serta eksternal karena posisi Jumhur dinilai rentan tanpa dukungan politik yang memadai.
Suara.com - Langkah Prabowo Subianto menunjuk Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dinilai bukan sekadar perombakan kabinet biasa. Keputusan itu dibaca sebagai sinyal keras menghadapi jaringan korporasi perusak lingkungan atau “oligarki hitam”.
Analis politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai pilihan Prabowo itu sebagai strategi untuk menghadirkan figur “outsider” yang bebas dari kepentingan bisnis sumber daya alam.
“Jumhur itu kan tidak terikat secara langsung dengan kepentingan bisnis besar. Dia aktivis, nggak ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan besar,” ujar Selamat Ginting dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Rabu (29/4/2026).
Selamat menyebut persoalan lingkungan di Indonesia selama ini kerap buntu karena kuatnya relasi antara korporasi besar dengan elite politik dan aparat negara.
Dalam konteks itu, rekam jejak Jumhur sebagai aktivis dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai “mafia lingkungan”.
“Jadi mungkin pesan Presiden Prabowo yang tidak secara eksplisit, tugas Jumhur adalah menghadapi dalam tanda petik atau tidak pakai tanda petik mafia lingkungan itu. Ini istilah yang bisa merujuk pada ada relasi kuasa yang kompleks dan terinstitusionalisasi terlembagakan dengan siapa dengan elit-elit aparatur negara,” jelasnya.
Selamat juga menilai, penunjukan ini sekaligus memberi keuntungan politik ganda bagi Prabowo: merangkul basis buruh sekaligus menempatkan figur berani di garis depan melawan oligarki.
“Mengambil Jumhur menurut saya, Prabowo mendapatkan dua poin. Buruh bisa dia kendalikan, kemudian juga dia bisa memasang Jumhur untuk menghadapi oligarki-oligarki lingkungan hidup, oligarki hitam,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa problem lingkungan di Indonesia bukan sekadar soal regulasi, melainkan telah menyatu dalam struktur kekuasaan. Karena itu, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai.
“Menurut saya kehadiran figur seperti Jumhur bisa dibaca sebagai usaha Prabowo memutus pola lama. Pola lama ya artinya jaringan yang dulu berkolaborasi dengan pemerintahan lama akan diputus,” tambahnya.
Namun, langkah ini juga menyimpan risiko. Selamat mengingatkan gaya konfrontatif seorang aktivis berpotensi memicu resistensi, baik dari dalam pemerintahan maupun dari kekuatan eksternal.
“Sanggup nggak Jumhur berhadapan dengan situasi yang tidak mudah ini? Gaya konfrontatifnya figur aktivis seperti Jumhur ini menurut saya ini berisiko juga menimbulkan resistensi bagi pemerintahan Prabowo Subianto,” ujarnya.
Selain itu, minimnya basis partai politik dan dukungan finansial besar membuat posisi Jumhur dinilai rentan tanpa sokongan kekuatan politik yang memadai.
“Keberanian seorang Jumhur aja tidak cukup. Dia harus juga kita backup. Tantangan utama yang dihadapi Jumhur adalah betul-betul ada fakta persoalan lingkungan hidup ini menjadi bagian dari struktur kekuasaan tersendiri,” pungkasnya.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
