33 Tahun Pembunuhan Marsinah, Dian Septi Soroti Pola Militerisme dan Penjinakan Gerakan Buruh

Suara.com - Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) sekaligus memperingati 33 tahun tragedi pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perwakilan dari Marsinah.id, Dian Septi, menekankan pentingnya mengaitkan kembali perjuangan buruh dengan semangat anti-militerisme.

Dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Resonansi, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026), Dian menyoroti bahwa pola kekerasan dan represi terhadap rakyat tidak banyak berubah sejak era Orde Baru.

Dian menjelaskan bahwa meskipun Marsinah telah diakui sebagai pahlawan nasional, kasus pembunuhannya tetap menjadi simbol pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan femisida yang belum tuntas diusut.

"Marsinah ini adalah simbol pelanggaran Hak Asasi Manusia, pekerja, femisida terhadap perempuan. Dan lewat pintu Marsinah kita bisa melihat lapisan kekerasan, eksploitasi, dan represi gitu," ujar Dian dalam paparannya, Kamis (30/4/2026).

Impunitas dan Pola yang Berulang

Menurutnya, relevansi kasus Marsinah di masa kini terletak pada rantai impunitas yang belum terputus. Hal ini menyebabkan pola kekerasan militeristik terhadap rakyat dan buruh terus berulang di berbagai daerah dan kasus lainnya.

"Kenapa kemudian Marsinah masih relevan untuk saat ini dan penting untuk terus diingat dan digugat keadilannya? Karena impunitas yang melingkupinya di mana kasus Marsinah dan juga kasus yang lain mengalami nasib yang serupa, itu telah memberi dampak bagi kita semua karena kekerasannya pada akhirnya terus terulang," tegasnya.

Dian menambahkan bahwa relasi antara negara, militer, dan buruh saat ini masih mencerminkan gaya Orde Baru, di mana penjinakan terhadap gerakan buruh dilakukan secara sistematis.

Kritik terhadap "May Day Abal-Abal"

Dalam diskusi tersebut, Dian Septi melontarkan kritik keras terhadap fenomena beberapa serikat pekerja yang mulai merapat ke lingkaran kekuasaan, yang menurutnya merupakan upaya penjinakan gerakan. Ia menyinggung perayaan May Day yang akan datang dianggapnya tidak menyentuh akar persoalan buruh.

"Penjinakan serikat pekerja yang terus berulang. Kita tahu bahwa pada dewasa ini sebagian serikat pekerja akhirnya merapat ke Prabowo dengan May Day abal-abal ala Prabowo dan mengombinasikannya dengan ajakan jalan santai, ajakan untuk merayakan perayaan tanpa betul-betul menyentuh persoalan eksploitasi yang selama ini terus-menerus terjadi," ujarnya.

Ia juga menyoroti ironi rencana kunjungan ke makam Marsinah tanpa adanya keberanian untuk mengungkap motif politik di balik pembunuhan Marsinah pada masa lampau.

"Pengesahan dan juga akan mendatangi makam almarhum Marsinah di Jawa Timur sambil tidak menyentuh sama sekali kenapa Marsinah dibunuh," lanjutnya.

Pesan Teror Melalui Tubuh Perempuan

Lebih lanjut, ia menjelaskan secara mendalam bagaimana kekejaman yang dialami Marsinah merupakan bentuk pesan teror visual untuk membungkam perlawanan.

Tindakan merusak tubuh perempuan, menurutnya, adalah bentuk pesan konkret dari penguasa saat itu.

"Femisida dengan menghancurkan tubuh perempuan itu adalah pesan yang paling konkret bila kita melawan maka itulah ganjarannya. Karena tubuh itu kan punya pesan yang sangat kasat mata ya, secara visual tubuh itu adalah bagian yang paling pertama dan paling penting dalam berkomunikasi dan itulah yang paling dilukai. Ketika terluka maka itu yang kemudian memberikan pesan teror," jelasnya.

Tak hanya itu, Dian juga mengingatkan kembali bahwa Marsinah bukan sekadar simbol korban, melainkan pemikir yang progresif.

Marsinah kala itu mengusung 12 tuntutan yang sangat politis, termasuk pembubaran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), cuti hamil, cuti haid, hingga jaminan kesehatan.

Ia memperingatkan bahwa memisahkan tuntutan ekonomi buruh dari kesadaran politik adalah langkah yang berbahaya karena dapat melemahkan pergerakan secara keseluruhan.

"Sebuah tuntutan hak normatif pekerja menjadi tidak politis adalah ketika dibiarkan itu menjadi tuntutan yang ekonomis, tetapi secara politis berdekatan dengan penguasa. Jadi tidak menjadi politis karena tidak disuarakan di level politik, dituntut kepada penguasa di level politik, dinegosiasikan dengan penguasa seolah-olah tuntutan akan terpenuhi ketika bisa bernegosiasi dengan penguasa tanpa kesadaran politik dari pekerja," ujarnya.

Reporter: Tsabita Aulia