Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik lancung dalam sektor kesehatan di Jawa Tengah.

Lembaga antirasuah tersebut dilaporkan sedang mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan makanan pada rumah sakit di Kabupaten Pekalongan.

Kasus ini mencuat seiring dengan proses hukum yang menjerat Fadia Arafiq saat dirinya menjabat sebagai Bupati Pekalongan.

Penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus utama yang melibatkan perusahaan keluarga sang bupati.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaga antirasuah mendalami hal tersebut ketika menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan lewat perusahaan keluarga, yakni PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).

Pendalaman ini dilakukan untuk melihat sejauh mana intervensi kekuasaan memengaruhi pemenangan tender di sektor-sektor krusial, termasuk kebutuhan logistik pasien di rumah sakit.

"Apakah ada praktik konflik kepentingan di sana atau seperti apa? Terutama dalam pengondisian pemenangan PT RNB ini untuk bisa mengerjakan pengadaan di rumah sakit," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pihak penyidik meyakini bahwa pola yang digunakan dalam pengadaan makanan rumah sakit memiliki kemiripan dengan pengadaan tenaga alih daya yang sebelumnya telah terendus.

Keberadaan PT RNB sebagai kendaraan bisnis keluarga menjadi titik sentral dalam pemeriksaan ini.

KPK berupaya membedah mekanisme penunjukan perusahaan tersebut dalam berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Guna memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara, KPK telah mengambil langkah hukum lanjutan terkait status penahanan tersangka.

Budi mengatakan KPK memutuskan memperpanjang penahanan Fadia Arafiq mulai 3 Mei hingga 1 Juni 2026, untuk mendalami perkaranya sekaligus melengkapi berkas penyidikan.

Langkah ini diambil agar tim penyidik memiliki waktu yang cukup untuk menelusuri dokumen-dokumen kontrak dan memeriksa saksi-saksi terkait.

"Mengingat masa perpanjangan penahanan pertama akan habis pada 2 Mei 2026," katanya sebagaimana dilansir Antara.

Kasus yang menjerat penyanyi lagu "Cik Cik Bum Bum" ini bermula dari OTT oleh tim penindakan KPK pada 3 Maret 2026 di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Selain Fadia, KPK juga mengamankan 11 orang lainnya di Pekalongan. Rangkaian penangkapan tersebut merupakan bagian dari OTT KPK ketujuh pada 2026 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Setelah pemeriksaan intensif, pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023-2026.

Istilah "pengadaan lainnya" inilah yang kini dikerucutkan pada sektor pengadaan makanan rumah sakit.

Modus operandi yang dijalankan diduga melibatkan pengaturan skor lelang agar PT RNB keluar sebagai pemenang, padahal perusahaan tersebut memiliki kaitan erat dengan keluarga tersangka.

Nilai kerugian negara dalam kasus ini tergolong besar, di mana Fadia dan keluarga disebut menerima Rp19 miliar dari kontrak tersebut.

Rinciannya meliputi Rp13,7 miliar dinikmati Fadia dan keluarganya, Rp2,3 miliar dibagikan kepada Direktur PT RNB sekaligus ART bernama Rul Bayatun, dan Rp3 miliar hasil penarikan tunai yang belum dibagikan.

Penunjukan Rul Bayatun yang berstatus ART sebagai Direktur PT RNB menjadi bukti kuat adanya upaya manipulasi struktur perusahaan untuk menutupi pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership).