50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menaruh perhatian serius terhadap kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren (Ponpes) terhadap sekitar 50 santriwati di Pati, Jawa Tengah.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan pihaknya mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Anis menekankan bahwa status pelaku sebagai pendidik dan tokoh agama merupakan unsur pemberatan dalam proses hukum.

"Kami mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan-penyidikan secara profesional dan akuntabel serta transparan menggunakan Undang-undang TPKS untuk menyelidiki perkara ini," kata Anis saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Selasa (5/5/2026).

"Karena di dalam Undang-undang TPKS itu kan ada kasus-kasus pemberatan, terutama bagi pendidik gitu ya, pemuka agama, kemudian orang yang memiliki kekuasaan dan menyalahgunakan kedudukan serta pengaruhnya untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi dalam kasus ini ada beberapa korbannya itu kan masih anak misalnya, jadi ada pemberatan," sambungnya.

Pantau Penegakan Hukum

Meski saat ini belum ada pengaduan resmi yang masuk ke Komnas HAM terkait kasus di Pati tersebut, Anis menyatakan bahwa pihaknya tetap bisa melakukan pemantauan secara mandiri.

"Kami belum turun, dan memang belum ada pengaduan ya terkait dengan itu. Tetapi ada atau tidak ada pengaduan tentu tidak menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pemantauan," tegasnya.

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU TPKS, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memantau proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual.

Anis menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga negara lain untuk mengawal kasus ini.

"Nanti kami akan koordinasikan ya, kapan kiranya apakah akan melakukan pemantauan sendiri atau apakah akan melakukan pemantauan bersama-sama karena di dalam pasal 84 Undang-undang TPKS itu kami juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan bersama-sama dengan Komnas Perempuan dan juga KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas," tuturnya.

Lindungi Hak dan Psikologi Korban

Anis juga mengingatkan agar kepolisian dan pihak terkait memberikan perlindungan penuh kepada para korban yang jumlahnya mencapai puluhan tersebut. Hal ini mencakup privasi, kondisi psikologis, hingga penyediaan rumah aman (safe house).

"Penting dalam proses penegakan hukum agar korban diselidiki dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perempuan berhadapan dengan hukum ya, menghormati privasinya, kemudian juga mempertimbangkan kondisi psikologinya, kondisi psikologi keluarga, dan bagaimana hak-hak korban juga diberikan selama proses penegakan hukum berlangsung. Termasuk rumah aman gitu ya, karena untuk mengantisipasi adanya misalnya serangan dan lain-lain," papar Anis.

Dorong Ekosistem Pendidikan yang Aman

Maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan belakangan ini Komnas HAM mendorong adanya evaluasi sistemik.

Anis menyatakan, setiap lembaga pendidikan, baik berbasis agama maupun umum, wajib menciptakan ruang yang aman bagi peserta didik.

"Tentu saja di lembaga pendidikan apakah berbasis agama atau tidak, di seluruh lembaga pendidikan itu harus dipastikan ekosistem yang aman dari kekerasan seksual," imbuhnya.

Menutup keterangannya, Anis memberikan pesan kepada publik, khususnya para korban, agar tidak takut untuk bersuara.

Menurutnya, UU TPKS yang disahkan tahun 2022 adalah instrumen hukum kuat yang menjamin hak korban.

"Diharapkan ini bisa menjadi satu penguat bagi para korban untuk tidak takut melapor dan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Karena keberanian korban itu bisa menjadi instrumen penting untuk memberdayakan korban-korban yang lain gitu untuk berani bersuara dan memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan," pungkasnya. (Dinda Pramesti K)