Di Balik Ledakan Belanja Online, Mengapa Transisi Kemasan Ramah Lingkungan Masih Berliku?

Selama bertahun-tahun, plastik menjadi standar utama dalam industri pengiriman. Material ini murah, ringan, tahan air, dan mudah ditemukan. Dalam logika bisnis digital yang serba cepat, plastik dianggap sebagai pilihan paling aman dan efisien.

Konsumen pun secara tidak langsung ikut mempertahankan sistem tersebut.

“Dari konsumen sejauh ini tidak ada yang komplain sih. Selama barangnya aman dan tidak rusak, mereka merasa sudah cukup,” kata Prisil.

Penjual memilih plastik karena murah dan praktis, sementara konsumen lebih memprioritaskan barang tiba dengan aman dibandingkan jenis kemasan yang digunakan.

Masalahnya, pilihan alternatif masih mahal dan belum menjadi standar di platform e-commerce. Pelaku usaha kecil akhirnya berada di posisi paling rentan, mereka dituntut lebih ramah lingkungan, tetapi tidak diberi dukungan sistem yang memadai.

Data terbaru menunjukkan harga berbagai produk berbahan plastik juga terus naik di sejumlah daerah. Kenaikan bahkan dilaporkan mencapai 80 persen, dengan rata-rata kenaikan berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000. Situasi ini semakin mempersempit ruang gerak UMKM.

Ketika Regulasi dan Platform Sama-sama Senyap

Pemerintah sebenarnya telah memiliki Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Namun implementasinya di sektor e-commerce masih belum jelas.

Hingga kini, belum ada standar kemasan hijau yang benar-benar diterapkan secara luas di platform digital. Insentif untuk pelaku usaha yang ingin beralih ke kemasan berkelanjutan juga masih minim.

Suara.com, telah mencoba menghubungi sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop terkait kebijakan green logistics dan regulasi internal mereka. Namun hingga tulisan ini diterbitkan, pihak perusahaan menyatakan tidak bersedia diwawancarai.

Situasi serupa juga terjadi di sektor publik. Upaya meminta tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait tanggung jawab ekosistem e-commerce terhadap sampah kemasan belum membuahkan hasil.

Akibatnya, tanggung jawab lingkungan akhirnya jatuh ke tangan penjual dan konsumen—dua pihak yang justru memiliki daya tawar paling kecil dalam rantai industri digital.

Inovasi Ada, Tapi Belum Didukung Sistem

Di tengah lambatnya regulasi dan belum adanya standar kemasan hijau di industri e-commerce, sejumlah inovasi mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Cassaplast, perusahaan bioplastik asal Bandung yang mengembangkan kemasan berbahan dasar singkong.

Di tengah dominasi plastik konvensional, bioplastik dipandang sebagai salah satu alternatif yang lebih ramah lingkungan karena memiliki jejak karbon lebih rendah dan berasal dari bahan organik yang dapat terurai lebih cepat.

Perwakilan Cassaplast, Reza, menjelaskan, industri e-commerce sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendorong penggunaan kemasan berkelanjutan karena volume pengiriman yang sangat tinggi setiap harinya.

“Kalau dilihat, e-commerce itu identik dengan penggunaan kemasan dalam jumlah besar. Di situ sebenarnya bioplastik relevan karena materialnya berasal dari bahan organik seperti singkong dan emisinya lebih rendah dibanding plastik konvensional,” ujarnya.

Namun, jalan menuju transisi itu masih panjang. Harga bioplastik saat ini dinilai belum kompetitif bagi banyak pelaku UMKM. Selain biaya produksi yang lebih mahal, infrastruktur pendukung seperti fasilitas kompos industri juga masih terbatas.

“Untuk skala UMKM atau bisnis menengah ke bawah, ini masih kurang efisien secara biaya,” katanya.

Tantangan lain muncul dari sisi daya tahan produk. Berbeda dengan plastik biasa, bioplastik lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan, terutama untuk pengiriman jarak jauh.

“Kalau terkena suhu tinggi dalam perjalanan, teksturnya bisa berubah jadi lebih kasar. Memang bisa kembali normal saat suhu ruang, tapi tetap butuh waktu,” jelasnya.

Di luar persoalan teknis, tantangan terbesar justru datang dari pasar. Kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan dinilai masih rendah. Banyak konsumen mendukung isu keberlanjutan secara konsep, tetapi tetap memilih produk dengan harga paling murah saat berbelanja.

“Banyak orang support sustainability in theory, tapi praktiknya tetap memilih yang lebih murah,” ujarnya.

Oleh karena, itu, menurut, persoalan ini jadi bukti bahwa transisi menuju kemasan hijau tidak bisa hanya dibebankan kepada produsen kecil atau konsumen semata.

Tanpa dukungan sistem, inovasi ramah lingkungan akan sulit berkembang menjadi arus utama.

Mereka berharap pemerintah hadir lebih aktif melalui insentif pajak, dukungan riset, hingga perluasan edukasi publik mengenai perbedaan produk biodegradable, compostable, dan dampak jangka panjang sampah plastik terhadap lingkungan.

“Edukasi dan awareness masyarakat Indonesia soal ramah lingkungan masih kurang. Banyak yang belum benar-benar paham dampaknya dalam jangka panjang,” kata perwakilan Cassaplast.

Penulis: Vicka Rumanti