- Lonjakan belanja daring di Indonesia meningkatkan limbah kemasan plastik hingga 4,8 kali lipat dibanding belanja konvensional setiap bulannya.
- UMKM kesulitan beralih ke kemasan ramah lingkungan karena tingginya biaya produksi dan tekanan margin keuntungan dari platform digital.
- Kurangnya regulasi pemerintah serta insentif sistemik menyebabkan transisi menuju kemasan berkelanjutan belum dapat diimplementasikan secara luas di Indonesia.
Selama bertahun-tahun, plastik menjadi standar utama dalam industri pengiriman. Material ini murah, ringan, tahan air, dan mudah ditemukan. Dalam logika bisnis digital yang serba cepat, plastik dianggap sebagai pilihan paling aman dan efisien.
Konsumen pun secara tidak langsung ikut mempertahankan sistem tersebut.
“Dari konsumen sejauh ini tidak ada yang komplain sih. Selama barangnya aman dan tidak rusak, mereka merasa sudah cukup,” kata Prisil.
Penjual memilih plastik karena murah dan praktis, sementara konsumen lebih memprioritaskan barang tiba dengan aman dibandingkan jenis kemasan yang digunakan.

Masalahnya, pilihan alternatif masih mahal dan belum menjadi standar di platform e-commerce. Pelaku usaha kecil akhirnya berada di posisi paling rentan, mereka dituntut lebih ramah lingkungan, tetapi tidak diberi dukungan sistem yang memadai.
Data terbaru menunjukkan harga berbagai produk berbahan plastik juga terus naik di sejumlah daerah. Kenaikan bahkan dilaporkan mencapai 80 persen, dengan rata-rata kenaikan berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000. Situasi ini semakin mempersempit ruang gerak UMKM.
Ketika Regulasi dan Platform Sama-sama Senyap
Pemerintah sebenarnya telah memiliki Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Namun implementasinya di sektor e-commerce masih belum jelas.
Hingga kini, belum ada standar kemasan hijau yang benar-benar diterapkan secara luas di platform digital. Insentif untuk pelaku usaha yang ingin beralih ke kemasan berkelanjutan juga masih minim.
Suara.com, telah mencoba menghubungi sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop terkait kebijakan green logistics dan regulasi internal mereka. Namun hingga tulisan ini diterbitkan, pihak perusahaan menyatakan tidak bersedia diwawancarai.
Situasi serupa juga terjadi di sektor publik. Upaya meminta tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait tanggung jawab ekosistem e-commerce terhadap sampah kemasan belum membuahkan hasil.
Akibatnya, tanggung jawab lingkungan akhirnya jatuh ke tangan penjual dan konsumen—dua pihak yang justru memiliki daya tawar paling kecil dalam rantai industri digital.
Inovasi Ada, Tapi Belum Didukung Sistem
Di tengah lambatnya regulasi dan belum adanya standar kemasan hijau di industri e-commerce, sejumlah inovasi mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Cassaplast, perusahaan bioplastik asal Bandung yang mengembangkan kemasan berbahan dasar singkong.
Di tengah dominasi plastik konvensional, bioplastik dipandang sebagai salah satu alternatif yang lebih ramah lingkungan karena memiliki jejak karbon lebih rendah dan berasal dari bahan organik yang dapat terurai lebih cepat.