Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan

Suara.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), angkat bicara mengenai simpang siur penundaan Surat Keputusan (SK) sejumlah kepengurusan wilayah dan cabang menjelang Muktamar ke-35.

Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses administrasi organisasi berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Ia menepis kabar miring yang menyebut dirinya sengaja menahan tanda tangan untuk SK daerah tertentu.

"Kalau saya dinyatakan tidak mau tandatangan itu kabar yang tidak benar, menyesatkan. Karena semua SK ditandatangani dengan proses yang cukup jelas. Saya kira ini penting untuk saya sampaikan," tegas Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan bahwa penundaan yang terjadi sebelumnya merupakan bagian dari dinamika internal. Namun, ia memastikan panitia muktamar terus bekerja maraton untuk menuntaskan verifikasi tersebut agar kepesertaan Muktamar tidak terganggu.

Ia pun meminta kepada seluruh kader dan pengurus di daerah untuk tidak termakan kabar hoaks yang beredar. Semua SK yang dikeluarkan harus melalui tahap penelitian dan penelaahan yang ketat demi menjaga integritas organisasi.

"Saya dapat pastikan bahwa seluruh SK diproses dengan baik sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada. Jangan ada yang percaya berita-berita bahwa SK tidak ditandatangani. Semua SK ditandatangani setelah melalui penelitian, penelaan dan dinyatakan memenuhi syarat," jelasnya.

Terkait teknis pelaksanaan Muktamar, Gus Ipul menyatakan struktur kepanitiaan sudah rampung dan tinggal menunggu penerbitan SK dari Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam waktu dekat.

"Insyaallah dalam minggu ini nanti sudah diterbitkan SK. Untuk itu saya berharap seluruh jajaran pengurus wilayah dan cabang bersiap untuk menyambut muktamar ini dengan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk organisasi," tutupnya.

Muktamar ke-35 PBNU itu dijadwalkan akan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. Sebelum puncak Muktamar dimulai, PBNU dijadwalkan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) pada Juni mendatang sebagai forum prasyarat penentuan materi Muktamar. Kemudian, hasil dari munas dan konbes tersebut akan dijadikan materi dalam mutamar