SMAN 1 Pontianak Tuntut Klarifikasi LCC 4 Pilar MPR RI: Juri Diduga Tak Konsisten

Suara.com - Dunia pendidikan di Kalimantan Barat tengah diguncang polemik serius pasca pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi.

SMAN 1 Pontianak meminta klarifikasi kepada pihak penyelenggara terkait dinamika penilaian yang dianggap merugikan siswa mereka.

Langkah ini diambil setelah aksi protes salah satu siswanya, Josepha Alexandra atau Ocha, viral di media sosial dan memicu perdebatan luas mengenai objektivitas dewan juri.

Melalui pernyataan resmi di akun Instagram sekolah, pihak SMAN 1 Pontianak menegaskan bahwa keberatan yang diajukan bukan sekadar reaksi emosional, melainkan hasil evaluasi teknis yang mendalam.

Pihak sekolah menyatakan telah meninjau kembali rekaman pertandingan tersebut secara mendalam sebelum melayangkan keberatan resmi.

Mereka menemukan adanya indikasi ketidakkonsistenan yang mencederai sportivitas kompetisi bergengsi tersebut.

Temuan Ketidakkonsistenan Penilaian Juri

Pihak sekolah mengungkapkan bahwa keputusan untuk meminta klarifikasi didasarkan pada hasil pengamatan tayangan ulang yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penilaian.

"Sehubungan dengan anjuran untuk menyaksikan tayangan ulang sebagai bentuk ikhtiar dalam mengonfirmasi jalannya pelaksanaan LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat, kami telah melakukan peninjauan kembali secara cermat," tulis SMAN 1 Pontianak dalam pernyataan resminya dikutip, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan peninjauan tersebut, pihak sekolah menemukan poin-poin krusial yang dianggap merugikan tim mereka.

"Berdasarkan hasil tersebut, kami menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan klarifikasi," imbuh pernyataan tersebut

Salah satu sorotan utama adalah adanya perbedaan perlakuan terhadap dua sekolah yang memberikan jawaban dengan substansi serupa.

SMAN 1 Pontianak membeberkan bahwa terdapat kesamaan substansi jawaban antara tim mereka dengan tim dari SMAN 1 Sambas. Namun, hasil akhirnya justru berbanding terbalik.

"Adanya kesamaan substansi jawaban antara tim SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, namun dewan juri memberikan pembenaran hanya kepada salah satu pihak tanpa penjelasan yang transparan," tulis pihak sekolah.

Hal ini memicu tanda tanya besar bagi para pendidik dan siswa mengenai standar penilaian yang digunakan oleh dewan juri.

Sorotan Terhadap Kinerja Juri

Tak hanya soal substansi jawaban, SMAN 1 Pontianak juga mengkritik tajam performa dewan juri selama perlombaan berlangsung. Mereka menilai adanya penurunan fokus yang berakibat fatal pada perolehan poin siswa.

"Kurangnya fokus dewan juri dalam beberapa momen penilaian, yang berpotensi memengaruhi objektivitas hasil," tulis pihak SMAN 1 Pontianak.

Sekolah meyakini bahwa para siswa telah berjuang maksimal dan memberikan performa terbaik mereka di atas panggung.

"Tim SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan jawaban dengan artikulasi yang jelas dan tegas, sehingga layak mendapatkan penilaian yang objektif sesuai substansi jawaban," imbuhnya.

Lebih jauh lagi, muncul dugaan penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri saat menghadapi protes dari peserta di lapangan.

SMAN 1 Pontianak menyayangkan tidak adanya ruang dialog yang proporsional saat keberatan diajukan secara langsung.

"Adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri, tanpa didahului proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai. Hal ini diperkuat dengan adanya validasi sepihak melalui MC mengenai kompetensi juri, sehingga kegiatan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang proporsional," tulis pihak SMAN 1 Pontianak.

Kronologi Perdebatan Nilai yang Viral

Ketegangan ini bermula dari video viral yang memperlihatkan keberanian Ocha (Josepha Alexandra) dalam mendebat keputusan juri pada Senin (11/5).

Dalam potongan video tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapatkan nilai minus lima saat menjawab pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ironisnya, Grup B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban serupa justru mendapatkan nilai 10 dari juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita.

Meskipun Ocha sudah melayangkan protes keras karena merasa jawaban mereka identik, juri tetap pada keputusannya.

Alasan yang diberikan juri saat itu adalah Grup C dianggap tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas dalam artikulasinya, sebuah alasan yang kemudian disanggah oleh pihak sekolah melalui bukti rekaman.

Atas dasar rentetan kejadian tersebut, SMAN 1 Pontianak menuntut transparansi penuh.

"Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada pihak penyelenggara untuk memberikan konfirmasi resmi terkait temuan-temuan di atas. Menyampaikan penjelasan yang transparan mengenai dasar pengambilan keputusan dewan juri," tulis pernyataan tersebut.

Mereka berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi agar integritas kompetensi tetap terjaga.

"Melakukan evaluasi terhadap proses penilaian, guna menjaga integritas dan kredibilitas kegiatan LCC 4 Pilar ke depan," tambah pihak sekolah.

Respons Sekjen MPR RI

Menanggapi gelombang protes dan kegaduhan di media sosial, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, akhirnya angkat bicara.

Ia memastikan bahwa aspirasi dari pihak sekolah dan masyarakat telah diterima dan sedang ditindaklanjuti secara internal.

Siti Fauziah memastikan bahwa panitia pelaksana tengah melakukan penelusuran internal untuk memeriksa kembali mekanisme penilaian yang menjadi perdebatan.

Pihak MPR RI berjanji akan melakukan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," ujar Siti Fauziah dalam keterangan resminya.