REGIONAL:
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menolak pembangunan infrastruktur dapur program Makan Bergizi Gratis di lingkungan kampus pada Mei 2026.
- UMY mengusulkan keterlibatan melalui kajian akademik serta penempatan mahasiswa magang pada unit pelayanan gizi yang sudah ada.
- UPN Veteran Yogyakarta menyatakan tidak akan mengelola program tersebut karena lebih memprioritaskan dukungan pada program kedaulatan energi nasional.
Suara.com - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menolak model pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus. Alih-alih membangun dapur, universitas mengusulkan dua skema keterlibatan berbasis akademik.
Wakil Rektor UMY Bidang Sumber Daya, Dyah Mutiarin, menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur SPPG di dalam kampus.
"Kalau tujuan membangun SPPG adalah menjadi living laboratory, itu tidak harus berada di dalam kampus. Kampus sendiri terbatas dari sisi lahan, anggaran, dan sumber daya manusia," kata dosen yang akrab disapa Arin tersebut, Kamis (14/5/2026).
"Sementara itu, SPPG yang sudah ada di luar kampus juga sudah cukup banyak," lanjut dia.
Lagipula, Arin menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara keseluruhan masih mengandung banyak persoalan yang belum tuntas dibenahi sebelum diperluas ke lingkungan kampus.
"Dari sisi policy design, masih perlu pembenahan. Dari sisi anggaran, implementasi, implementator, hingga ketepatan manfaat bagi siswa, itu semua masih memerlukan banyak kajian," ujarnya.
Menurutnya, ekspansi kebijakan tersebut ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) termasuk UMY memerlukan pijakan regulasi dan kajian yang jauh lebih matang.
Selain itu, ia menilai terdapat cara yang lebih tepat dan lebih selaras dengan mandat akademik perguruan tinggi.
Arin merinci dua peran konkret yang dinilai paling sesuai dengan kapasitas dan mandat perguruan tinggi dalam ekosistem program MBG.
Pertama, dosen dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari bidang gizi, kesehatan, pertanian, hingga manajemen, didorong untuk melakukan kajian akademik terhadap SPPG yang telah beroperasi di luar kampus. Kajian tersebut mencakup evaluasi komposisi gizi, analisis anggaran, hingga penilaian ketepatan sasaran penerima manfaat.
"Perguruan tinggi dapat memberikan masukan terkait komposisi gizi, langkah pencegahan keracunan makanan, maupun evaluasi dari sisi efisiensi anggaran," jelasnya.
Kedua, mahasiswa dari program studi yang relevan dapat difasilitasi untuk menjalani magang langsung di SPPG yang telah terbentuk.
Skema tersebut dinilai lebih efisien karena mahasiswa memperoleh pengalaman lapangan secara nyata tanpa kampus harus menanggung beban pembangunan dan operasional dapur baru.
Lebih dari itu, Guru Besar Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY tersebut juga menyoroti keunggulan struktural yang dimiliki Muhammadiyah.
Menurutnya, UMY dan jaringan amal usaha Muhammadiyah telah memiliki ekosistem yang terhubung secara organik dengan sasaran program MBG.
Sekolah-sekolah Muhammadiyah, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, merupakan bagian dari institusi yang menjadi penerima program MBG.
Dengan demikian, jalur kolaborasi antara UMY dan SPPG Muhammadiyah secara praktis telah tersedia tanpa perlu membangun koneksi baru dari awal.
"Kita mendukung dari sisi sumber daya manusia. Selain itu, karena banyak amal usaha pendidikan Muhammadiyah bergerak di lingkup TK, SD, SMP, hingga SMA, sebenarnya kita sudah terhubung langsung dengan SPPG itu sendiri," ungkapnya.
Ia meminta pemerintah memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk menimbang secara independen. Termasuk mengevaluasi kelemahan, kelebihan, dan manfaat program tersebut bagi kampus maupun mahasiswa.
"Kita berharap pemerintah memberikan ruang lebih dahulu kepada perguruan tinggi untuk melakukan kajian. Apakah kebijakan ini akan lebih baik atau lebih tepat apabila dilaksanakan di kampus, itu yang perlu dijawab terlebih dahulu," tegasnya.
TERPOPULER
