REGIONAL:
Suara.com - Pendekatan collaborative governance turut menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra penting. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak hanya berfokus membangun sistem digital yang terintegrasi, tetapi juga mengembangkan ekosistem pembinaan dan peningkatan talenta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu beradaptasi dengan dinamika era digital.
Menteri PANRB, Rini Widyantini menuturkan bahwa perguruan tinggi memegang peranan vital dalam mendukung pengembangan digital talent ASN.
"Peran pertama adalah penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi masa depan," ungkap Rini dalam Universitas Padjadjaran Talent & Employer Partnership Summit 2026, di Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5/2026).
Selain itu, perguruan tinggi juga didorong menjadi strategic partner pemerintah. Peran lainnya diwujudkan melalui pengembangan collaborative digital talent hub yang menjembatani kolaborasi antara dunia akademik dan birokrasi.
Rini menambahkan, penguatan sinergi tersebut dapat dilakukan lewat program magang, project collaboration, hingga experiential learning.
"Agar mahasiswa dan talenta muda memiliki pengalaman nyata dalam menjawab tantangan sektor publik," imbuh Rini.
Rini memandang akademisi sebagai sumber kepemimpinan intelektual yang sanbat penting dalam memperkuat birokrasi berbasis bukti. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat untuk menyiapkan future-ready talent dan membangun ASN yang berdaya saing global.
Pada akhirnya, masa depan tata kelola pemerintahan akan bergerak menuju governance yang semakin kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah tidak lagi hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi bekerja bersama masyarakat.
"Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta unggul, memperkuat budaya kolaboratif, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif serta berbasis evidence," ujar Rini di hadapan para akademisi Unpad.
Rini meyakini bahwa birokrasi masa depan harus adaptif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Birokrasi harus menghadirkan pelayanan yang benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar administrasi di atas meja.
Dunia kampus seperti Unpad tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebab dunia digital tidak hanya soal kemajuan teknologi.
“Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh manusia-manusia unggul yang mampu bekerja kolaboratif, adaptif, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” pungkas Rini.***
TERPOPULER
