China dan Rusia Buka Rute Dagang Baru Lewat Kutub Utara, Apa Efeknya di Selat Malaka dan Indonesia?

Suara.com - Beijing baru saja menjadi pusat panggung diplomasi dunia yang sangat sibuk. Belum lama Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan kunjungannya, kini giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang mendarat di ibu kota China tersebut pada Rabu, (20/5/2026).

Pertemuan tingkat tinggi antara Putin dan Xi Jinping ini melahirkan kesepakatan raksasa, termasuk ambisi serius menggarap Polar Silk Road atau Jalur Sutra Kutub melalui Jalur Laut Utara (NSR).

Langkah ini bukan sekadar gaya-gayaan politik. China dan Rusia sedang membangun benteng ekonomi baru di tengah tekanan Barat.

Nilai perdagangan bilateral mereka pada tahun 2025 saja sudah melampaui angka Rp 4.224 triliun.

Menariknya, hampir 100 persen transaksi ini sudah meninggalkan Dolar AS dan beralih ke mata uang lokal, Rubel dan Yuan, demi memperkuat ketahanan finansial mereka..

Jalur Sutra Kutub ini menjadi sangat menggiurkan karena menawarkan efisiensi waktu yang luar biasa.

Jika biasanya kapal kargo harus berlayar 35 hingga 45 hari melewati Terusan Suez dan Selat Malaka, rute Kutub Utara ini bisa memangkas waktu tempuh menjadi hanya 20 hingga 22 hari saja dikutip dari Sputnik Globe.

Jalur ini mampu memperpendek jarak pelayaran Asia ke Eropa sekitar 30 hingga 40 persen, yang otomatis membuat konsumsi bahan bakar jauh lebih irit.

Efeknya untuk Selat Malaka dan Indonesia

Lalu, apa pengaruhnya buat Selat Malaka dan Indonesia? Selama ini, China terjebak dalam "Dilema Malaka".

Sekitar 80 persen impor minyak China harus melewati Selat Malaka yang sempit dan rawan blokade.

Jika jalur Kutub Utara ini sukses beroperasi secara komersial dan sepanjang tahun, ketergantungan China pada Selat Malaka diprediksi akan berkurang drastis.

Kondisi ini makin mendesak karena situasi di Timur Tengah sedang membara. Sejak awal Maret 2026, Selat Hormuz efektif tertutup akibat konflik militer, yang menyebabkan pasokan minyak global terpangkas hingga 10,1 juta barel per hari.

Kekacauan ini membuat banyak negara sadar bahwa mengandalkan satu jalur maritim saja sangat berbahaya.

Bagi Indonesia, pergeseran rute ke utara ini adalah tantangan sekaligus peringatan.

Pada April 2026, Menteri Keuangan Indonesia sempat melempar ide revolusioner untuk mengenakan tarif tol bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka.

Namun, jika jalur alternatif seperti Kutub Utara makin kompetitif, posisi tawar Selat Malaka bisa tergerus.

Biaya tambahan untuk pengalihan rute kapal secara permanen dari Selat Malaka ke rute alternatif seperti Selat Lombok saja bisa mencapai Rp 3.872 triliun per tahun.

Indonesia harus waspada karena poros baru Beijing-Moskow ini sedang mendesain ulang peta logistik dunia.

Dengan target mengoperasikan lima kapal kontainer khusus pelayaran Arktik pada 2027, dunia sedang bersiap melihat Terusan Suez dan Selat Malaka menjadi kurang laku.

Sebagai negara yang berada di persimpangan jalur maritim, Indonesia perlu segera merumuskan strategi agar tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan arus dagang global ini.