REGIONAL:
- Diskusi bertajuk Dari Reformasi ke Autokrasi menilai agenda Reformasi 1998 gagal akibat kemunduran demokrasi dan penguatan oligarki.
- Bhima Yudhistira menyebut kondisi ekonomi saat ini sebagai Orde Baru 2.0 yang rentan terhadap krisis finansial nasional.
- Egi Primayogha menyatakan enam tuntutan utama Reformasi 1998 tidak tercapai karena adanya pelemahan lembaga dan praktik korupsi elektoral.
"KPK-nya perlahan tapi pasti sudah dicoba sejak dulu oleh para politisi untuk dilemahkan. Secara simbolik KPK sudah mati, sudah tidak bisa lagi diharapkan seperti sebelumnya," ujarnya.
Egi menilai Indonesia saat ini tidak sedang mengalami konsolidasi demokrasi, melainkan konsolidasi oligarki. Menurutnya, proses politik semakin ditentukan oleh kelompok elite yang memiliki kekuatan ekonomi besar.
"Calon (pemimpin) ditentukan bukan oleh keinginan warga, kehendak warga, tapi oleh para elit-elit yang punya konsentrasi kekayaan yang sangat ekstrem yang dinamakan oligarki. Opsinya selalu oligarkis, dari mulai Pilkada sampai Pilpres," jelasnya.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai state capture, yakni kondisi ketika kebijakan negara dibentuk untuk melayani kepentingan segelintir elite politik dan ekonomi. Situasi itu, menurut Egi, diperparah oleh praktik korupsi elektoral yang terjadi pada Pemilu 2024.
"Pemerintahan sekarang ini sudah cacat secara moral dan etik. Kegagalan reformasi ditandai oleh kegagalan untuk mengadili Soeharto. Gagalnya mengadili Soeharto itu adalah cerminan bahwa kita gagal menunjukkan konstanta keadilan, yang pada akhirnya berimbas pada penguasa-penguasa berikutnya," pungkasnya.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
