Polemik PSN Papua Tak Bisa Lagi Dipandang Sebelah Mata, DPD Resmi Bentuk Pansus

Suara.com - Polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua kini telah memasuki fase yang tak bisa lagi diabaikan.

Merespons gelombang kritik dan keresahan yang terus menguat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk mengkaji berbagai persoalan yang muncul di Bumi Cenderawasih, termasuk dampak proyek-proyek strategis pemerintah.

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa perhatian publik terhadap PSN di Papua semakin besar sehingga negara perlu menghadirkan solusi yang konkret dan dialogis.

“Polemik PSN di Tanah Papua telah menjadi perhatian publik yang tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Publik membutuhkan informasi dan pencerahan yang mampu meyakinkan bahwa pemerintah sedang bekerja untuk rakyat," kata Yorrys saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN di Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).

Menurut Yorrys, DPD RI telah memutuskan pembentukan Pansus Papua dalam Sidang Paripurna pembukaan masa sidang yang baru.

Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai aspirasi masyarakat, organisasi sipil, hingga kelompok mahasiswa yang menyoroti dampak pembangunan di Papua.

"Kami di Paripurna kemarin pembukaan masa sidang itu, sudah memutuskan bahwa kita akan bentuk Pansus, Pansus Papua," ujarnya.

Saat ini, proses penyusunan keanggotaan pansus masih berlangsung. DPD menargetkan Pansus Papua mulai bekerja efektif pada pekan depan setelah masa libur panjang berakhir.

“Ini sedang diproses, jadi mungkin nanti, ini kan libur panjang, setelah nanti minggu depan kita sudah dapat nama-nama kemudian kita akan sahkan,” katanya.

Ia berharap Pansus Papua menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan mencari jalan keluar atas konflik yang selama ini mengiringi sejumlah proyek strategis di Papua.

“Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi nanti dengan PMKRI dan teman-teman semua, pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk bisa kita melihat ke depan bagaimana Pansus ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi masyarakat Papua dan bangsa ini untuk ada solusi yang kita perlu mencari,” ungkapnya.

Pembentukan Pansus Papua menjadi sinyal bahwa polemik PSN kini telah naik level menjadi isu nasional yang mendapat perhatian khusus parlemen daerah.

DPD berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjembatani kebutuhan pembangunan dengan perlindungan ruang hidup dan hak-hak masyarakat Papua.

Reporter: Tsabita Aulia